Barat mendukung Soeharto melakukan pembantaian dan memintanya sebagai antek Barat dalam melawan komunisme. Selama 32 tahun kemudian, kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri khas kepresidenan Soeharto.
Adam Hughes Henry, seorang dosen di Universitsa Nasional Australia menerangkan bahwa Amerika, Inggris dan Australia mendukung pemusnahan PKI di Indonesia. Mereka pun ikut melindungi tentara dan mencegah kemungkinan sanksi hukum di luar Indonesia. Itulah alasan utama mengapa pembantaian massal ini tidak pernah diangkat di dunia internasional.
Dosa pembantaian massal Soeharto yang membantai rakyatnya seperti Khmer Merah di Kambodja, tidak pernah diungkit. Ketika PDIP memenangkan dua kali pemilu ditambah kadernya Jokowi menjadi Presiden, usaha untuk meluruskan sejarah mulai dilakukan.
Ada keinginan dari para elit PDIP untuk menyingkap tabir gelap pembunuhan massal ini. Di kalangan anak muda dan akademisi, ada keinginan untuk tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 1965.
Pada 2015, setelah bertahun-tahun mendorong akuntabilitas, sekelompok cendekiawan, pengacara, dan pakar keadilan transisional mengadakan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag untuk mengkodifikasi kejahatan yang dilakukan pada 1965-1966. Tujuannya adalah untuk mempromosikan penegakan hukum dan mencegah kejahatan yang sama terulang.
Sesedikit apapun gelagat penyelidikan dan pelurusan sejarah tersebut langsung menimbulkan reaksi keras dari para jenderal militer, politisi Islam dan keluarga Soeharto. Mereka senantiasa memperingatkan bahwa pembicaraan rekonsiliasi atau permintaan maaf adalah rencana untuk menghidupkan kembali komunisme.
Kelompok Islam garis keras dan tentara telah menutup kelompok diskusi, pembukaan buku, dan pemutaran film tentang pembunuhan massal di Indonesia. Setiap upaya untuk menyelidiki masa lalu dipandang sebagai ancaman neo-komunis terhadap bangsa.
Saya yakin bahwa salah satu alasan kenapa isu PKI tetap digoreng agar Jokowi dan PDIP tidak pernah membuka penyelidikan dan pengusutan pembantaian massal ini. Mereka yang merasa terancam oleh pengusutan ini terus mendanai kaum radikalis agama agar terus membuat isu PKI bangkit. Dengan demikian mereka tetap selamat dari penyelidikan dan tidak senasib dengan rezim Khemer Merah yang didakwa telah melakukan genosida di pengadilan internasional.
Isu PKI di tengah Wabah Covid-19
Isu PKI kembali marak di tengah pandemik Covid-19 dibuat dengan tiga tujuan. Pertama, untuk membuat gaduh dan memperkeruh situasi. Dengan demikian perhatian dan energi pemerintah untuk menangani wabah terbagi.
Kedua, untuk menyerang pemerintahan Jokowi agar semakin terdegradasi. Mereka yangmengangkat isu ‘mall dibuka sementara rumah ibadat ditutup’ bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang percaya bahwa Jokowi PKI. Ingat dari pengakuan Jokowi sendiri di saat kampanye Pilpres lalu, ada 6 persen atau 9 juta rakyat Indonesia yang percaya bahwa Jokowi adalah PKI.
