Menuju Pilpres 2019, Jokowi Lantik Tito Kapolri, Tunjuk Gories Mere Masuk Lingkar Istana

Hari ini Rabu (13/7/2016), Jokowi melakukan konsolidasi strategis. Ia melantik Tito Karnavian menjadi Kapolri baru. Jelas, Tito adalah pilihan cerdas Jokowi. Ia menjungkir-balikkan dugaan banyak orang sebelumnya bahwa Budi Gunawan atau Budi Wasesolah yang akan menjadi Kapolri yang baru. Namun Jokowi berani mengabaikan tekanan PDIPnya Mega, setelah Golkar dan PAN merapat.

Penunjukkan Tito sebagai Kapolri baru membuat kekuatan inti Jokowi bertambah kuat. Sosok hebat Gatot Nurmantyo, Luhut Panjaitan dan disempurnakan oleh Tito Karnavian plus  Gories Mere dan Diaz Hendropriyoni, akan menjadi kekuatan sempurna dalam mematikan kawan dan lawan politik Jokowi. Publik mungkin sudah mati rasa atau dinina bobokan bahwa lawan-lawan politik Jokowi pada akhir 2016 ini, sudah kocar-kacir. Namun itu adalah persepsi salah. Musuh Jokowi masih berjibun di berbagai lini.

Benar bahwa kawan politik Jokowi dari KIH dengan aktor PDIP dan lawan politiknya dari KMP sudah dikendalikan. Namun itu di permukaan saja. Ibarat gunung es di permukaan laut, PDIP dan Golkar akan sewaktu-waktu muncul meletup merongrong pemerintahan Jokowi. PDIP bisa berubah menjadi musuh dalam selimut dan Golkar bisa menjadi pengkhianat alias Brutus di pemerintahan dan DPR. Ini jelas berbahaya bagi pemerintahan Jokowi.

Selain itu, lawan-lawan politik mematikan Jokowi datang dari Bandar Narkoba. Gebrakan Budi Waseso yang membabat habis Bandar Narkoba telah membuat oknum-oknum militer dan polisi yang selama ini ikut bermain dengan Bandar Narkoba, semakin terdesak. Perintah Jokowi untuk menghabisi Bandar Narkoba (kalau ada dasar hukum maunya ditembak mati), telah membuat Bandar Narkoba menyusun kekuatan secara diam-diam.

Ada kemungkinan keterlibatan oknum Paspampres yang membeli 21 senjata illegal dari Amerika Serikat punya misi sangat rahasia. Bisa jadi, itu adalah pesanan para Bandar Narkoba, atau bisa terselip skenario khusus untuk melenyapkan Presiden Jokowi. Fakta sejarah mengingatkan kita bahwa para pengawal pribadi Presiden bisa berubah menjadi pengkhianat.

Jelas untuk meredam gejolak di masyarakat, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, mencoba menetralisir situasi dengan mencoba mengecilkan kasus itu. Padahal sebetulnya Gatot diyakini amat terkejut dengan kasus itu yang mungkin hampir kecolongan. Ia dipastikan akan diam-diam menyeleksi amat ketat personil Paspampres dan mengubah formasi pengawalan Presiden Jokowi. Syukurlah bahwa kasus pembelian senjata illegal itu terkuak sebelum misi pembelian itu terjadi.

Lawan berikut Presiden Jokowi yang juga tidak kalah mematikan adalah para terorisme dan kelompok-kelompok radikal berbaju agama. Masuknya ISIS di Indonesia, gencarnya provokasi Abu Sayyaf yang terdesak oleh Presiden Duerte di Pihilipina, dan ingin menyeret Indonesia vs Philipina berkonflik telah membuat skala keriuhan dan gangguan keamanan baru masih riskan.

Jelas Jokowi sangat menginginkan untuk segera  membubarkan ormas-ormas radikal dan menyikat habis bibit terorisme plus Bandar Narkoba. Untuk itu ia amat membutuhkan sosok Kapolri yang cerdas, bersih dan loyal. Di samping itu, Jokowi butuh pimpinan Polri yang bersih, berani dan mampu mewujudkan cita-cita Jokowi yakni revolusi mental.

Sosok yang dibutuhkan Jokowi itu ada dalam diri Tito Karnavian. Kinerja hebat Tito saat Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya dan kepala BNPT telah membuat Jokowi mengambil resiko kemungkinan adanya gejolak di internal Polri ketika Jokowi lebih memilih Tito. Tito diketahui melangkahi empat angkatan di kepolisian untuk melompat menjadi Kapolri.

Dengan pelantikan Tito hari ini, maka ke depan Jokowi akan (1) membukam mulut besar para elit PDIP, (2) mulut besar nan pongah Fadli Zon yang disokong Fahri Hamzah di DPR yang terus menggonggong, (3) menyikat para Bandar Narkoba sekaligus mendapat informasi lewat Goris Mere, yang sudah kenyang pengalaman di BNN dan BNPT, (4) merancang pembubaran ormas-ormas radikal berbaju agama, (5) menyikat para mafia pajak dan mensukseskan program Tax Amnesty, dan (6) mengamankan Ahok di DKI Jakarta dari rongrongan para politikus busuk di Pilkada 2017 mendatang.

Tentu saja penunjukkan khusus Goris Mere sebagai staf khusus bagian intelijen, adalah bagian dari strategi Jokowi untuk mengimbangi kinerja BIN-nya Sutiyoso yang semakin melemah dalam menyikat mafia Narkoba yang masih bercokol dan ormas-ormas ganas yang masih bersuara lantang. Namun Jokowi tidak sampai melengserkan Suityoso karena faktor balas jasa saat Pilpres 2014 lalu.

Jokowi diprediksi akan menunggu saat yang tepat untuk melengserkan Sutiyoso di BIN. Namun untuk sementara, Jokowi memasukkan Goris Mere yang akan menjadi kaki tangan baru Jokowi untuk mencium berbagai gelagat di bidang intelijen bekerja sama dengan Tito Karnavian, murid binaan Goris Mere.

Tentu saja misi besar lainya dari Jokowi dalam diri Tito Karnavian adalah membenahi dan mereformasi institusi Polri yang masih kental dengan mental suap dan korup para oknum-oknum yang berjibun dari bawah ke atas. Dan jika misi-misi Jokowi dapat diemban dengan sempurna oleh Tito yang diperkirakan menjabat lebih lama, maka langkah Jokowi menuju pertarungan pada Pilpres 2019 mendatang ibarat melewati jalan tol tanpa macet di Brexit, tanpa lawan yang sepadan.

Upaya Prabowo mengorbitkan Syafrie Samsuddin menjadi lawan Ahok di DKI dan menyaingi Jokowi di Pilpres 2019, hanya akan menjadi peserta penyemarak Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Pun konsolidasi 7 partai yang digembar-gemborkan oleh Sandiaga Uno untuk melawan Ahok sekaligus melawan Jokowi di Pilpres 2019 hanya gambaran sisa-sisa perlawanan semu.

Jadi, pelantikan Tito Karnavian menjadi Kapolri dan pengangkatan Goris Mere menjadi Staf khusus di bidang intelijen Jokowi adalah sebagai bagian konsolidasi strategis sempurna Jokowi untuk memperkokoh kekuasaannya sekaligus unjuk gigi lebih bertaring. Dengan demikian ke depannya pemerintahan Jokowi dipastikan akan stabil dari goyangan PDIP dan sisa-sisa KMP macam Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Salam Kompasiana,

Asaaro Lahagu