Tragedi Vaksin Palsu dan Satu Juta PNS yang Akan Dipecat Jokowi

Dan jika THR itu telah diperoleh, maka secepat itu digunakan untuk berpesta pora. Lalu setelahnya kembali bekerja bermalas-malasan menunggu THR berikutnya karena gaji pokok habis kredit barang ini dan itu. Masyarakatlah yang akhirnya menanggung kinerja buruk PNS semacam itu. Jelas hal ini menjadi masalah besar bangsa kita.

Jika kinerja PNS tidak efisien dan tak maksimal, maka uang rakyat terbuang sia-sia untuk menggaji para oknum PNS yang malas kerja dan lebih suka santai dan jalan-jalan. Publik merasa miris bila melihat PNS di saat kerja lagi shopping di Mall atau pasar. Publik lebih miris lagi jika ada PNS tertangkap razia saat 'oh yess..oh noo' di sebuah Hotel. Astaga.

Sekarang ini masyarakat masih merasa bahwa masih begitu mudahnya PNS minta ijin tidak masuk kerja dan kalaupun masuk kerja, cara kerja mereka begitu santai. Seperti pengalaman saya mengurus sesuatu di kelurahan, saya melihat para PNS itu begitu rileksnya bekerja. Jam kerja pun masih bisa main ping- pong atau sibuk chatting di smartphone-nya. Lurahnya juga tidak setiap hari di kantor, alasan rapat sana-sini. Syukurlah dua tahun terakhir ini, PNS di DKI Jakarta tidak lagi seperti itu dan sudah berubah total. Namun PNS di daerah lain, mungkin seperti lagu Nia Daniaty: “Aku masih seperti yang dulu”.

Sekarang ini ada empat juta lebih PNS yang digaji dari pajak, namun kerja mereka tak signifikan dalam memajukan negeri ini. Mereka hanya menjadi beban dan terus menjadi beban bagi sebuah negeri yang sudah lebih 70 tahun merdeka. Sudah lama Indonesia menghidupi PNS-PNS malas, tukang tidur, makan gaji buta, miskin inovasi dan hanya sibuk membayar kredit barang-barang konsumsi. Sementara itu anggaran bagi PNS  setiap tahun terus meningkat.

Untuk belanja pegawai dan pensiun (BPP) pada APBN dan APBD tahun 2015 misalnya, anggaran mencapai Rp707 triliun dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun atau 33,8 persen. Lebih besar dari belanja modal dan belanja barang. Betapa bangsa ini ikut sengsara lewat anggaran besar PNS namun cara kerjanya mengerikan.

Bagaimana sebuah bangsa bisa maju jika PNSnya digaji besar namun cara kerjanya abal-abal? Sekarang negeri ini butuh PNS berkualitas tinggi, efisien, tegas, jujur, tegas, garang dan berkinerja hebat untuk membantu dan melayani masyarakat. Jika kemudian pemerintahan Jokowi mau memecat satu jutaan PNS ke depannya, memesiunkan mereka lebih dini atau apalah namanya itu, maka bisa dimengerti. Selain mengurangi anggaran, memecat PNS tak bermutu juga akan membuat PNS lebih efisien dan efektif bekerja.

Kita memang sudah lama merindukan PNS hebat penuh inovasi, bermutu dan berkualitas tinggi. Sudah saatnya memang pemerintah memecat para PNS tak bermutu, lalu menggantinya dengan generasi PNS berkualitas. Masyarakat jelas sangat mengharapkan PNS hebat, pintar, gesit, cepat bekerja dan berdedikasi tinggi khususnya di BPOM yang mampu dengan cepat mendeteksi berbagai pemalsuan obat di tengah masyarakat. Kita butuh PNS hebat di BPOM agar tragedi vaksin palsu tidak terulang lagi.

Salam Kompasiana,

Asaaro Lahagu