Cerdik seperti ular, itulah gaya politik Ahok. Untaian kata yang termaktub dalam sebuah Kitab Suci itu, dipraktekkan betul oleh Ahok. Banyak pihak mencibir Ahok yang pindah-pindah partai bagai kutu loncat. Ia bergabung dengan partai Indonesia Baru (PIB), lalu melompat ke Golkar, menyeberang ke Gerinda untuk kemudian keluar lagi, lalu memilih independen setengah kaki dan setengah kaki di PDIP.
Akan tetapi sebagian para politikus di negeri ini semacam Ruhut Sitompul, paham benar gaya Ahok itu. Dalam dunia politik, tidak ada kawan dan musuh sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Dalam percaturan politik, tidak ada jalan lurus. Semua jalan berbelok, berliku dan bergelombang. Andalah yang harus cerdik nan cerdas melaluinya. Jika anda selalu berpikir ala rel kereta api, maka anda bisa diukur, monoton dan miskin improvisasi. Jadilah anda politisi kutu busuk yang lebih buruk dari politisi kutu loncat dan baru mengerti dogma politik Machievelli.
Machiavelli dalam salah satu teori politiknya, mengatakan bahwa untuk meraih kekuasaan atau sebuah tujuan, segala cara dapat dihalalkan. Teori inilah yang diadopsi dengan modifikasi khusus oleh Ahok. Untuk meraih tujuan politisnya, Ahok melompat bagai kutu loncat. Setelah tujuannya tercapai, ia tak segan-segan meninggalkan partai yang sebelumnya menjadi pijakannya. Fakta itulah yang kemudian dijadikan senjata oleh Fadli Zon untuk menyerang Ahok. Fadli Zon jelas mewakili barisan sakit hati Gerinda yang ditinggalkan Ahok begitu saja dengan alasan beda pendapat terkait Pilkada.
Tentu saja senjata Fadli Zon itu menjadi bahan tertawaan para professor politik di seluruh dunia karena pada hakekatnya seorang politikus kutu loncat adalah seorang politisi ulung. Politisi kutu loncat adalah politisi cerdas yang mampu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ahok jelas bukan termasuk politisi buruk atau politisi kotor yang dibenci oleh rakyat. Ia justru dicintai oleh rakyat. Ahok adalah termasuk politisi cerdas yang bermain politik ala tiki-taka Barcelona dan membuat lawannya termangu. Ahok hanya menggunakan segala cara yang mencengangkan untuk memperjuangkan motto politiknya, keadilan sosial. Dan itu sah-sah saja.
Jika Ahok menghalalkan segala cara untuk meraih ambisi politiknya, maka para lawan Ahok yang melakukan segala cara untuk menjegalnya juga dapat dibenarkan. Karena di negeri demokrasi ‘segala cara’ itu, dapat dibenarkan sepanjang tidak melawan hukum. Jelas menjegal lawan politik dengan cara-cara kotor seperti membunuh misalnya sama sekali tidak dibenarkan. Usaha-usaha para lawan politik Ahok memanfaatkan kasus Sumber Waras, Reklamasi, diskresi Ahok, gaya etika bicara Ahok untuk menjegalnya baik lewat DPRD, DPR, KPK maupun lewat revisi undang-undang Pilkada dan menyusup ke tubuh KPU, dalam konteks menggunakan segala cara, bisa dipahami. Itu semua adalah cara-cara yang dicoba dihalalkan oleh para lawan Ahok dalam menjegalnya.
Jika kemudian Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Lulung, Taufik mati-matian memaksa KPK agar menetapkan Ahok sebagai tersangka Sumber Waras, maka hal itu dianggap sebagai satu satu cara halal untuk menyingkirkan Ahok. Karangan cerita para lawan Ahok pun bahwa para penyidik KPK telah menetapkan Ahok sebagai tersangka namun komisioner KPK tidak setuju, adalah usaha yang sah-sah saja. Atau membuat alibi bahwa Jokowi-Luhut melindungi Ahok atau KPK tidak berani menetapkan Ahok tersangka dan semacamnya, adalah cara halal yang juga sah-sah saja dalam politik.
Kembali kepada cerdik seperti ularnya Ahok. Ketika Ahok memutuskan maju dari jalur independen setelah melihat pasar bahwa publik mendukungnya, maka mulailah filosofi cerdik ular Ahok terlihat. Ahok memanfaatkan betul psikologi massa yang telah antipati kepada reputasi buruk partai politik selama ini untuk meraih dukungan. Ketika hampir semua partai kebakaran jenggot dan bersatu melawan calon dari independen, pada saat itu Ahok memanen dukungan publik. Publik juga ikut-ikutan kebakaran jenggot melawan partai dengan menyerahkan KTP-nya kepada Ahok.
Sambil menunggu satu juta KPT terkumpul (ini mungkin akan menjadi rekor sementara MURI), Ahok memainkan politik ‘layang-layang’, politik tarik-ulur hati kepada PDIP dan Megawati. Ahok melatih Heru berakting agar bertindak seolah-olah, nyali politiknya menjadi cawagub  Ahok sedikit melemas. Heru kemudian seperti yang dikatakan Ahok mengeluarkan pernyataan bahwa politik itu berat dan membuatnya tidak bisa tidur. Taktik ini bertujuan agar kegalauan PDIP terhadap Ahok dosisnya masih terus dipertahankan. Ahok paham benar bahwa hasil survey internal PDIP telah membuktikan Ahok-Djarot tak tertandingi.
Di saat bersamaan Ahok terus melempar politik jilat bahwa dia dengan Megawati sangat bersahabat. Ahok terus melempar pancingan bahwa Megawati akan mendukungnya. Bahkan untuk membuat para lawan politiknya muntah-muntah, Ahok terus mempertontokan asyiknya kemesraaan cinta segitiga Jokowi-Ahok-Mega. Puncaknya Ahok melempar cerita sinetron bahwa Djarot adalah cinta lamanya yang kembali bersemi setelah cerai manis sementara.
Alhasil taktik Ahok itu berbuah spanduk Ahok-Djarot bermunculan di berbagai tempat. Internal PDIP pun terbelah dan meminta Ahok sambil memelas kembali ke kandang dan akan diusung oleh PDIP. Pun para elit PDIP lain terus-menerus meminta Ahok melakukan tobat politik agar PDIP dapat mengusungnya. Tetapi bukan Ahok namanya. Politik cerdik ularnya kembali bermain. Ia langsung memerintahkan pencopotan spanduk Ahok-Djarot dan tetap mengatakan bahwa ia maju lewat jalur independen untuk membali menyemangati spirit Teman Ahok. Inilah politik tarik ulur Ahok untuk memancing Golkar masuk. Dan ternyata itulah yang terjadi.
PDIP tak belajar dari sejarah. Golkar yang kenyang dengan politik langsung memanfaatkan situasi. Berkali-kali Golkar sebetulnya mengkadali PDIP. Terakhir terjadi pemilihan ketua DPR, MPR tahun 2014 lalu. Tak satupun wakil DPR-MPR berasal dari PDIP selaku pemenang pemiliu. Ketika PDIP galau dan gengsi untuk menyatakan dukungan kepada Ahok, Golkar justru langsung berbalik haluan dengan pernyataan dukungan (akan dilakukan secara resmi) kepada Ahok. Dengan bergabungnya Golkar dalam barisan pendukung Ahok, plus Nasdem dan Hanura, membuat jumlah kursi pendukung Ahok di DPRD (24 kursi) cukup memenuhi syarat untuk membuat Ahok bisa maju dari jalur partai. Â
