Mohon tunggu...
Asaaro Lahagu
Asaaro Lahagu Mohon Tunggu... Lainnya - Pemerhati Isu

Warga biasa, tinggal di Jakarta. E-mail: lahagu@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi Gagal Ditekan Terkait Rini dan Sudirman, PDIP Gunakan Hak Angket, Minta Kalla Mundur

21 Desember 2015   20:22 Diperbarui: 22 Desember 2015   06:44 6216
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ngototnya Jusuf Kalla membela Rini, RJ Lino dan Sudirman Said, tidak lepas dari kepentingan pribadinya. Proyek listrik 35 ribu MW, adalah salah satu contohnya. Kendatipun proyek itu sangat ambisius dan terlihat hanya mimpi oleh Rizal Ramli, namun Kalla ngotot membela proyek itu. Jelas, Kalla amat berkepentingan atas proyek itu. Demikian juga terkait dengan kasus RJ Lino, Kalla sangat berkepentingan di Pelindo II. Maka tak heran saat Kabareskrim menggeledah kantor RJ Lino, Kalla ikut berteriak dan gencar menelepon Budi Waseso. Kalla juga diketahui ikut berkontribusi atas lengsernya Budi Waseso dari posisinya sebagai Kabareskrim Polri.

Segala usaha PDIP untuk menghadang Kalla agar tidak membela Rini dan Sudirman lewat tekanan kepada Presiden Jokowi tidak cukup berhasil. Jokowi sama sekali tidak mengikuti maunya PDIP. Jokowi lebih mementingkan profesionalisme. Kendati Rini dekat Kalla, namun Jokowi juga melihat bahwa Rini telah bekerja sesuai dengan azas profesionalisme.  Itulah sebabnya PDIP menggunakan Parlemen untuk menekan Presiden Jokowi. PDIP-lah yang lebih gencar dalam pembentukan Pansus Pelindo II. Terkait pembentukan Pansus Freeport, PDIP juga tidak kalah garangnya. 

Maka sebelum terbentuknya Pansus Freeport, PDIP telah mulai melancarkan serangan-serangan frontal kepada Jusuf Kalla. Elit PDIP, Masinton Pasaribu sudah mulai menyerang Kalla dengan menyebutnya sebagai sumber kegaduhan selama ini. Menurut Masinton, dibalik semua kegaduhan yang terjadi baik di eksekutif maupun di legislatif, biangnya adalah Jusuf Kalla. Karena itu Kalla diminta mundur dari jabatannya sebagai Wapres. Desakan itu semakin nyaring setelah diketahui dan diakui sendiri oleh Kalla  bahwa dua orang dari keluarganya pernah bertemu dengan Bos Freeport, Jim Bob, bulan Juni lalu.

Perkembangan terakhir politik baik di eksekutif maupun di legislatif telah menempatkan Kalla dalam posisi terpojok. Pasca KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka, posisi Menteri Rini Soemarno sekaligus Jusuf Kalla ikut tersudut. Terkait Freeport, pasca lengsernya Setya Novanto, maka posisi Jusuf Kalla dan Sudirman Said juga ikut menjadi sasaran balasan. Golkar Aburizal dan partai KMP lain telah merancang strategi untuk membalas Sudirman Said.

Jika Jokowi melunak dengan mencopot Rini dan Sudirman Said, maka bisa jadi Pansus Pelindo II  tidak akan berlanjut menjadi hak angket. Demikian juga pembentukan Pansus Freeport akan berhenti digaungkan. Namun jika Jokowi gagal ditekan oleh PDIP untuk mencopot Rini dan Sudirman, maka PDIP akan melancarkan serangan dengan menggunakan hak angket dan membentuk Pansus Freeport. Sasarannya adalah Sudirman Said,  sekaligus Jusuf Kalla. Jika demikian, maka politik semakin gaduh dan hingar-bingar.

Salam Kompasiana,

Asaaro Lahagu

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun