Licin bagai belut. Itulah kehebatan Setya Novanto. Bukti kelicinannya bisa dilihat dari sepak terjangnya di masa lalu. Novanto selalu lolos dari jeratan hukum dari berbagai kasus. Kasus yang melibatkan dirinya mulai dari kasus Bank Bali, penyelundupan beras, pembuangan limbah, suap PON Riau, mark up dana E-KTP hingga pertemuannya dengan Capres Amerika Donald Trump, tak berbekas, lenyap ditelan angin. Kejaksaan sampai KPK tak berhasil menyentuhnya apalagi menjeratnya. Setya Novanto terlalu tangguh bagi penegak hukum bahkan bagi seorang Presiden sekalipun.
Gelarnya yang diberikan oleh Capres Donald Trump sebagai orang terkuat nomor satu dari Indonesia sangat beralasan. Dengan melihat jejak-jejak kontroversialnya, Novanto pantas mendapat gelar orang terkuat di Indonesia saat ini. Julukan orang terkuat itu, membuat pejabat selevel menteri Sudirman Said gemetar dan takut bergidik berhadapan dengan Novanto. Hanya karena naluri keberanian dan tak takut matilah, yang membuat Sudirman Said berani melaporkan kebusukan Novanto.
Kasus terakhir Novanto yang menggegerkan publik meminta saham 20% atas nama Presiden dan wakil presiden plus 49% saham PLN yang diminta dibangun di Timika Papua, membuat Novanto kembali diuji kelicinannya yang bagai belut itu. Dan kali ini karena kasusnya berhadapan dengan seorang Presiden dan Wakil Presiden, maka Novanto akan memobilisasi seluruh kekuatannya untuk lolos dari jeratan hukum. Apa skenario dahsyat Setya Novanto itu untuk meloloskan diri? Mari kita telaah dengan hati damai dan pikiran jernih.
Pertama, Setya Novanto akan meniru Jokowi yakni melobi pimpinan partai-partai politik secara senyap. Setelah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla dan diketahui publik, Novanto akan bergerilya secara sunyi-senyap menemui Megawati, Surya Paloh dan Wiranto. Dua orang terakhir ini adalah pentolan Golkar sebelumnya. Sambil terus membantah mencatut nama Presiden, Setya Novanto akan meminta pimpinan partai-partai politik ini untuk menetralisir situasi. Sebagai imbalannya, Novanto di DPR akan lebih mendukung segala kebijakan Jokowi ke depan.
Selain itu Novanto juga mencoba menggoda Jokowi agar tak memperpanjang masalah dengan cara barter proyek seperti meloloskan dana PMN sebesar 39 Triliun yang telah diminta Menteri BUMN Rini Soemarno dalam APBN 2016 namun belum disetujui secara de jure oleh DPR. Apalagi dalam rekaman pembicaraan ada nama Luhut Pandjaitan, itu bisa digunakan sebagai senjata untuk membujuk Jokowi agar tidak memperpanjang kasus dan membuat kegaduhan yang lebih besar.
Kedua, sambil melobi pimpinan partai P4, Novanto akan juga melakukan konsolidasi kepada pimpinan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Novanto akan terus merapat kepada Aburizal, Fahri Hamzah dari PKS, Prabowo dan Fadli Zon dari Gerinda, Fraksi PPP, melobi ketua PAN Zulkifi dan merayu Ketum Demokrat SBY. Seluruh kekuatan KMP akan dimobilisasi untuk membela Novanto.Â
Novanto juga akan meminta lima  TV swasta nasional (TV one dan Antv) plus TV rekannya Harry Tanu (RCTI, MTV, Global TV). Sejumlah media cetak yang merupakan milik partai KMP dan media online lainnya diminta juga untuk menetralisir situasi dan memperkecil kasus catut presiden itu sebagai omongan warung kopi yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tentu saja Setya Novanto akan mengerahkan kekuatan harta kekayaannya yang hampir menyentuh angka Rp 80 miliar itu (data 2014) beserta kekayaan lainnya yang segunung namun tersembunyi untuk menyelamatkan dirinya.
Kemudian setelah media pro KMP berhasil membentuk opini bahwa kasus catut itu hanya omongan warung kopi atau sekedar humor-humor tak berarti, maka langkah selanjutnya adalah mencari celah sekecil apapun untuk menyerang balik Menteri Sudirman Said. Hal itu sudah mulai nampak dari pernyataan-pernyataan Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang mempertanyakan legal standing Menteri Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke MKD. Fadli Zon dan Fahri Hamzah semakin kompak membeberkan rahasia Sudirman Said bahwa sebetulnya Sudirman Said yang ngotot memperpanjang kontrak Freeport itu. Fadli Zon menegaskan bahwa Presiden Jokowi pernah memarahi Sudirman Said yang ngotot memperpanjang kontrak Freeport itu sebelumnya.
Langkah selanjutnya adalah Fadli Zon dan Fahri Hamzah ditugaskan oleh Novanto untuk terus melempar wacana bahwa rekaman pertemuan Novanto dengan pihak Freeport itu hanya rekayasa, dan bahkan jebakan kepada Novanto. Sementara itu Fahri Hamzah akan berbusa-busa mulutnya membentuk opini bahwa rekaman pembicaraan Novanto itu hanyalah omongan gurauan yang tidak perlu dibesar-besarkan.
Ketiga, bersamaan dengan lobi-lobi kepad partai P4 dan konsolidasi dengan pimpinan partai dan anggota DPR dari partai KMP, Novanto juga akan menggunakan kekuatannya untuk menekan para hakim di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR. Bahkan menurut pengakuan Junimart Girsang, salah seorang anggota MKD, para anggota MKD sudah mulai menerima ancaman-ancaman. Intinya adalah Novanto akan mencoba mengintervensi MKD agar tidak semberono menjatuhkan sanksi kepadanya.
Novanto tentunya akan menggiring para hakim MKD agar  hanya memberi sanksi ringan berupa teguran lisan kepadanya. Sebelumnya MKD telah dibuat bagai singa macan ompong oleh Novanto terkait pertemuannya dengan Capres Donald Trump yang menghebohkan itu. MKD tiga kali memanggil Novanto untuk dimintai keterangan, tiga kali itu juga Novanto tidak datang. Akhirnya MKD hanya berani menjatuhkan sanksi ringan kepada Novanto berupa teguran lisan. Jika MKD berani memecat Novanto, maka Novanto akan mengancam dan  merongrong posisi mereka sebagai hakim MKD. Publik sudah tahu bahwa sebagian besar hakim-hakim MKD adalah berasal dari KMP.
