APBN 2016 Disahkan, DPR Bersorak dan 2 Kebohongan Pemerintah

Bila ditelisik lebih detail, publik semakin terbuka matanya bahwa politik dagang sapi dalam penyusunan RAPBN 2016 kembali terjadi seperti APBN-P 2015 yang lalu. Dalam pengesahan APBN-P Februari 2015 lalu itu, publik terkaget-kaget. Mengapa dengan mudah KMP menyetujui perubahan APBN-P 2015 yang diajukan Jokowi padahal saat itu terjadi polarisasi antara KMP dan KIH?

Ternyata ada anggaran pemerintah untuk memberikan pinjaman sebesar Rp 781 miliar kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), untuk membayar ganti rugi tanah masyarakat korban lumpur Lapindo. Konon, PT MLJ mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan aset miliknya senilai Rp 2,7 triliun. Pemberian itulah yang memudahkan APBN-P disahkan dengan mulus tanpa hambatan.

Hal yang sama terjadi dalam pembahasan APBN 2016. DPR akhirnya setuju dengan dana PMN ke BUMN, setelah pemerintah memberikan mereka hadiah dalam APBN 2016 berupa anggaran pembangunan gedung DPR Rp 700 miliar. Anggaran pembangunan gedung DPR diperkirakan menggunakan skema proyek tahun jamak (multi years). Artinya, anggaran tersebut akan kembali timbul dalam APBN selanjutnya.

Tentu saja dengan adanya anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah untuk pembangunan kompleks DPR itu, membuat semua anggota DPR bersorak, bersuka-cita, bergembira karena mereka akan mempunyai gedung baru nan megah yang setara dengan gedung DPR di negara-negara maju. Sebelumnya DPR telah merengek-rengek minta persetujuan pemerintah untuk membangun 7 kompleks DPR. Dan akhirnya impian itu sekarang akan terwujud dengan mulus. Saking gembiranya, DPR dengan mudah menyetujui APBN 2016 dengan hati riang sentosa.

Dengan disahkannya APBN 2016 itu, maka terlihat ada 2 kebohongan pemerintah kepada rakyatnya. Pertama, sebelumya Presiden Jokowi sempat sesumbar tidak akan memberikan dana bagi pembangunan gedung DPR. Nyatanya, setelah ditekan oleh anggota DPR, pemerintahan Jokowi menyerah juga dan memberikan dana bagi pembangunan 7 kompleks DPR itu.

Kedua, sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa dana pembangunan proyek kereta api berkecepatan sedang Jakarta-Bandung, tidak akan menggunakan dana dari APBN. Namun dana APBN berupa PMN akan diberikan kepada PT Wijaya Karya, salah satu perusahaan konsorsium Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (high speed railwayl/HSR).  PT Wijaya Karya akan mendapatkan PMN sebesar Rp 4 triliun.

Salam Kompasiana,

Asaaro Lahagu