Jalan Terjal Implementasi Paket Kebijakan II Jokowi dan Disharmoni Kabinet Pengusaha

NPI merupakan gabungan antara transaksi berjalan ditambah dengan transaksi modal dan finasial. Seperti kita ketahui, transaksi berjalan kita dalam beberapa tahun ini selalu defisit. Tapi, defisitnya transaksi berjalan biasanya selalu dapat ditambal oleh transaksi modal dan finansial. Terutama transaksi finansial, akibat Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dan investasi asing dalam portofolio (Foreign Portofolio Investment).

Untuk menguatkan Rupiah, tentu saja Jokowi berharap pada investasi asing langsung dibandingkan investasi asing dalam portofolio. Ini karena investasi langsung langsung bersifat jangka panjang dan membuka lapangan kerja. Sedangkan investasi dalam portofolio, selain bersifat jangka pendek dan setiap saat bisa ditarik ke luar negeri oleh pemiliknya, sehingga kurang bisa diandalkan oleh perekonomian nasional.

Namun  dalam semester I tahun ini, investasi asing langsung mengalami penurunan. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak berhasilnya pemerintahan Jokowi untuk meyakinkan investor asing untuk berkiprah di Indonesia. Di mata mereka, pemerintah sekarang tidak mempunyai program pembangunan yang jelas. Selain itu, pemerintah juga tampak terlalu memanjakan investor dari Cina, sehingga investor dari negara-negara lain malas berinvestasi di Indonesia. Itulah sebabnya Jokowi berusaha untuk menarik investor asing  dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid II.

Salah satu dari butir dari kebijakan itu adalah, waktu mengurus ijin investasi di kawasan indutri cukup tiga jam saja. Artinya, dalam waktu sesingkat itu sang investor sudah dapat membangun pabrik. Itu luar biasa bukan?

Tak heran kalau program tersebut terlihat tidak realistis. Alasannya mental birokrat seperti sekarang, dan tumpang tindihnya regulasi antar pusat dengan pusat atau pusat dengan daerah, program tersebut mustahil dilaksanakan. Selain kebijakan itu mustahil dilaksanakan, para investor juga melihat bahwa pemerintah sekarang terlalu mudah mengeluarkan paket kebijakan tapi melupakan implementasi. Padahal yang sangat penting dari sebuah kebijakan adalah implementasi, implementasi dan implementasi.

 

 Asaaro Lahagu