Pasca pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim, peta kekuatan di istana berubah. RJ Lino naik daun dan terlihat mesra dengan Wapres Jusuf Kalla. Masuknya Rizal juga menambah daya gedor Jokowi dalam membenahi dweling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Hanya saja Rizal sedikit salah atau sengaja membuat salah dengan mengumbar di media bahwa RJ Linolah sosok di balik pencopotan Budi Waseso. Tuduhan Rizal ada benarnya, namun tidak sepenuhnya. Apakah Rizal lupa usaha ekstra Jokowi yang berjuang melakukan konsolidasi kekuatan politiknya sebelumnya?
Beberapa bulan sebelumnya, sudah ada rencana Jokowi untuk menggeser Buwas, panggilan Budi Waseso, yang terlalu gaduh. Namun konsolidasi kekuatan Jokowi belum sepenuhnya selesai, membuat Jokowi berhitung secara matang peta kekuatan di belakang Buwas. Jokowi belum berani menggeser Buwas enam bulan lalu, karena di belakang Buwas, ada Budi Gunawan, Jusuf Kall, Megawati, Surya Paloh dan elit PDIP dan Nasdem di DPR.
Ketika Jokowi hampir menyelesaikan konsolidasi politiknya yang membahana dengan mengangkat Luhut sebagai Menkopolkam, Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan PAN berhasil dirangkul, dan sudah cukup kuat bila mencopot Buwas, secara kebetulan Buwas membuat Blunder dengan menggeledah kantor RJ Lino, sang direktur utama Pelindo II. Buwas lupa bahwa di belakang Rj Lino ada Kalla dan Sofyan Djalil yang kepentingannya terusik.
Saat itu RJ Lino sangat percaya diri mengancam Presiden Jokowi akan mundur bila tindakan Buwas itu tidak diselesaikan. RJ Lino tahu bahwa bila dia mundur maka kepentingan bisnis Kalla akan sangat terganggu. Sejak RJ Lino berkuasa di Pelindo II tahun 2009, nyaris tidak ada masalah bisnis JK di pelabuhan Tanjung Priok. RJ Linolah yang memperlancar segala tetek-bengek bisnis Kalla jika harus melalui Tanjung Priok. Dalam kacamata RJ Lino, tidak mungkinlah Kalla membiarkan RJ Lino mundur, hanya karena sosok Buwas itu. Anggapn RJ Lino itu ternyata benar. Kalla ikut bersuara dalam pencopotan Buwas.
Blunder Buwas membuat Kalla dan Jokowi kompak yang berakhir dengan pencopotan Buwas. Jadi dalam ini, pencopotan Buwas bukan semata-mata karena kekuatan RJ Lino, tetapi juga karena sudah masuk dalam rencana Jokowi. Jika Jokowi tidak menginginkan Buwas diganti, maka Buwas tidak pernah bisa dicopot. Namun jika Jokowi menginginkan Buwas dicopot, maka hal itu pasti bisa terjadi, namun dengan momen yang pas. Alasannya Jokowi adalah Presiden, bukan wakil Presiden. Jadi RJ Lino juga tidak bisa mengklaim bahwa dialah sosok di balik pencopotan Buwas. Itu salah besar. Namun yang diketahui publik bahwa RJ Linolah di balik pencopotan Buwas.
Lalu apa yang terjadi pasca lengsernya Budi Waseso?
Jokowi terus mendorong Rizal Ramli untuk mengempret Pelindo II yang tidak mampu membenahi dwelling time. Ingat, yang sangat getol selama ini mempersoalkan dwelling time adalah Presiden Jokowi. Wapres Jusuf Kalla nyaris tidak pernah terdengar suaranya tentang kasus dwelling time itu. Karena memang di sana ada RJ Lino yang mengurusi dwelling time bisnis Kalla. Kalla terkesan diam bila terkait dengan kasus dwelling time itu.
Namun Saat Bareskrim masuk menggeledah PT Pelindo II dan kantor RJ Lino, Wapres Jufus Kalla ikut bereaksi. Ada indikasi bahwa sebetulnya skandal Pelindo II lebih dahsyat dari skandal Century. Rencana DPR yang hanya membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengusut kasus Pelindo II terlihat kurang menggigit. Seharusnya DPR membentuk Pansus. Alasannya di sana ada banyak pihak yang tersangkut dan bermain di Pelindo II, termasuk orang-orang besar. Pelindo II adalah sarang tawon yang terlalu kuat untuk diusik.
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak era pemerintahan Seoharto, Fuad Bawazier mengaku saat ini menggeluguti dunia perdagangan yang juga menggunakan jasa Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan bahwa untuk satu kapal yang hendak bongkar harus menyediakan dana segar sekitar Rp. 2 miliar. “Kalau ingin cepat bongkar dan muatnya, sediakan dana 2 miliar rupiah”, kata Fuad Bawazier, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/9) seperti dilansir oleh JPNN.com. Jadi bisa dibayangkan berapa uang yang berputar di Pelindo II jika dihitung ribuan kapal yang dibongkar dalam setahun. Maka siapapun yang mengusik Pelindo II biar itu Kabareskrim, akan dilawan.
Usaha 'Rajawali Ngempret' dari Rizal yang menjadi corong Jokowi dalam membenahi dwelling time sekaligus ikut mengusut skandal Pelindo II, juga mendapat perlawanan. Menurut Fuad ada info A1 yang berisikan PT Pelindo II akan melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli kepada pihak kepolisian. Pasal yang dipakai untuk menjerat Rizal adalah dugaan tindakan pidana saat dating ke Tanjung Priok dengan aksi bongkar-bongkarnya. Skenarionya, lanjut Fuad adalah Rizal dipidanakan dulu. Setelah itu baru melobi para penegak hukum secara perlahan menggembosi kasus besar dwelling time itu. Lino juga sudah mulai berani menyerang Rizal dengan mengatakan bahwa tindakan Rizal yang membuka beton di Pelabuhan Tanjung Priok adalah tindakan memalukan. Menurut Lino, tindakan Rizal yang membuka beton itu sangat mengecewakan.
Sementara itu, pasca lengsernya Buwas, Polri bersikap lebih hati-hati dan menunggu siapa yang lebih kuat. Jika Jokowi-Rizal terlihat kuat dan DPR berada di pihak Jokowi, Polri siap berada di pihak Jokowi. Namun jika pihak Kalla-Lino-Sofya Djalil lebih kuat, mungkin Polri membiarkan kasus itu diselesaikan secara adat alias mengambang alias dipitieskan hahaha.
Siapakah yang akan tergusur ke depan? Rizal, corong Jokowi atau RJ Lino, corong Kalla? Yang jelas DPR telah ikut campur. Demikian juga pihak Kepolisian. Hingga Rabu, 16 September 2015, Polri telah memeriksa 20 orang saksi dugaan korupsi Pelindo II. Akankah Lino akan terdepak dari posisinya sebagai Direktur Pelindo II dan dengan demikian kepentingan Kalla mulai terusik? Apakah usaha Rizal membenahi dwelling time akan berhasil? Lalu apa usaha-usaha yang dilakukan Kalla demi mempertahankan RJ Lino? Mari kita tunggu adu kekuatan mereka selanjutnya.
Asaaro Lahagu
