Setelah kekuatan Jokowi terbentang hebat: Gatot, Mulyono, Sutiyoso, Luhut, Rizal Ramli, Teten, Golkar Agung dan PPP Romy, Zulkifi, Ahok, maka sekarang tibalah saatnya melakukan konsolidasi akhir nan menderu yakni mengganti Kabareskrim Budi Waseso yang sarat dengan kontroversial itu. Sebelumnya Jokowi tidak berani mencopot Buwas karena kekuatannya belum cukup. Pasalnya, di belakang Budi Waseso ada Budi Gunawan dan di belakang Budi Gunawan ada Megawati, Surya Paloh dan Jusuf Kalla.
Penggeledahan di Kantor RJ Lino di Pelindo II Jumat lalu adalah hanya sebagai pemicu pencopotan Budi Waseso. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah banyak pihak yang mendorong Jokowi termasuk pihak-pihak yang membuat petisi untuk memecat Budi Waseso. Alasan pencopotan Budi Waseso jelas sering membuat gaduh politik. Hal-hal kecil dibesar-besarkan oleh Buwas lalu dibuat kontroversi dengan alasan penegakan hukum. Memang Budi Waseso adalah orang yang cepat, berani dan garang dalam mengusut berbagai pelanggaran hukum. Namun semua gebrakannya tidak tepat, tidak pas dan tidak melihat situasi. Jokowi tidak suka pembuat gaduh, hal-hal kontroversi di tengah masyarakat. Jokowi ingin agar penegak hukum bekerja cepat, tepat, cerdas dan gaduh sesedikit mungkin.
Ke depannya, setelah Jokowi melakukan pergantian di tubuh Bareskrim, Jokowi kemudian akan berani mencopot RJ Lino (orang dekat dengan Jusuf Kalla dan Sofyan Djalil) yang tidak mampu membenahi persoalan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. Setelah RJ Lino, maka Jokowi juga akan mengganti Menteri BUMN Rini Soemano (dekat dengan Aburizal Bakri) pada Januari tahun depan. Pada saat reshuffle kabinet itu nantinya maka jatah dua menteri akan diberikan kepada PAN sebagai balas budi atas bergabungnya PAN dalam pemerintahan Jokowi.
Setelah pergantian Kabereskrim yang kemungkinan dijabat oleh Anang Iskandar, maka ke depan Jokowi tidak takut lagi untuk unjuk gigi dan berani menolak langsung keinginan DPR, KMP pun KIH. Sebelumnya juga Jokowi dengan santai tidak mengabulkan permohonan para pimpinan DPR untuk menandatangani prasasti pembangunan ketujuh kompleks DPR. Alasannya Jokowi sudah merasa daya tawar para pimpinan DPR itu sudah seperti ‘macan ompong’ sekarang. Sama seperti dirinya dulu.
Jadi pergantian Kabareskrim yang akan dilakukan oleh Jokowi lewat Kapolri dalam satu-dua hari ini adalah konsolidasi strategis terakhir Jokowi pada tahun 2015 ini. Dengan konsolidasi akhir itu, maka setelahnya Jokowi tinggal fokus membenahi ekonomi, membangun Indonesia yang lebih baik dengan bekerja, bekerja, bekerja dan bebas dari gaduh politik.
Asaaro Lahagu
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H