Strategi Jokowi memagari kewenangan Ahok sudah tepat. Seiring tim gabungan mengadakan penelitian dan menyusun rekomendasi tentang AMDAL, dll, KPK terus melanjutkan pengusutan kasus suap raperda reklamasi tanpa menghentikan kesinambungan proyek. Pulau reklamasi diupayakan tidak berujung nasib seperti Hambalang.
Kepentingan pemberantasan korupsi dapat berjalan sinergis dengan kepentingan pembangunan. Di samping itu, warga pesisir memperoleh kesempatan luang untuk mengajukan aspirasi mereka, baik lewat parlemen maupun tim gabungan bentukan pemerintah. Kondisi ini makin didukung oleh putusan DPRD DKI yang menghentikan pembahasan dua raperda reklamasi.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!