Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Di tengah daya beli yang melemah, kenaikan pajak konsumsi bisa kontraproduktif dan semakin menekan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, insentif pajak bagi perusahaan yang mampu mempertahankan atau menambah tenaga kerja bisa menjadi opsi yang lebih konstruktif.
Optimalisasi belanja pemerintah juga menjadi krusial. Percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur yang bersifat padat karya bisa menjadi stimulus jangka pendek yang efektif. Sementara itu, efisiensi dan efektivitas program bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan mampu menjaga daya beli masyarakat yang paling rentan.
Deflasi berkelanjutan ini bisa menjadi pintu masuk menuju resesi ekonomi jika tidak segera ditangani. Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya fokus pada angka-angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan riil masyarakat.
Sudah saatnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa ekonomi yang sehat bukan hanya tentang statistik yang menanjak, tetapi juga tentang rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Jika tidak ada tindakan cepat dan tepat, kita mungkin akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang lebih serius di masa mendatang. Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya harus menjadi panduan dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, dengan tetap mempertimbangkan konteks dan dinamika global yang terus berubah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
