Mohon tunggu...
LA2KP
LA2KP Mohon Tunggu... Mahasiswa - Lembaga Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Lembaga Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik (LA2KP) merupakan sub unit jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang diresmikan pada tahun 2019 yang bergerak dalam mengkaji isu-isu terkini yang berkaitan dengan kebijakan publik, memberikan pelatihan dan advokasi kebijakan, serta melakukan riset dan analisis yang bekerjasama dengan lembaga ataupun instansi pemerintahan.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud Pilihan

Peta Kegagalan: Menavigasi Kemunduran Pemberantasan Korupsi

12 Desember 2023   16:33 Diperbarui: 12 Desember 2023   17:25 144
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
madeiraislanddirect.com

Selanjutnya, sinergi di antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan PPATK harus terus ditingkatkan. Koordinasi yang efektif dan pertukaran informasi yang transparan di antara lembaga-lembaga ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan proses penyelidikan dan penyitaan aset hasil korupsi.

Tingkat political will pemerintah dan DPR juga menjadi poin krusial. Prioritas harus diberikan pada pembahasan dan pengesahan RUU serta revisi regulasi terkait pemberantasan korupsi yang selama ini terhenti. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum menjadi bagian integral dari perubahan ini. Tak kalah pentingnya, transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara perlu ditingkatkan. Pemerintah harus membuka akses secara maksimal terkait aliran keuangan dan anggaran negara agar publik memiliki peran aktif dalam pengawasannya.

Inilah waktu bagi semua pihak untuk bersatu dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi. Melalui langkah-langkah konkret ini, kita dapat mengharapkan hasil nyata dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan bersih dari korupsi. Semangat bersama untuk mencapai tujuan ini akan menjadi kunci keberhasilan bagi negeri ini.Inilah saatnya bagi Indonesia untuk menjawab tantangan maraknya korupsi dengan sebuah reformasi total yang tidak hanya melibatkan pemimpin baru yang berkomitmen, tetapi juga melibatkan setiap individu dalam masyarakat.

Momentum ini bukan hanya sekadar panggilan untuk bertahan, melainkan panggung bagi kita semua menjadi agen perubahan antikorupsi. Reformasi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan, melainkan juga di hati dan tindakan setiap warga negara. Dengan membangun kesadaran antikorupsi, menolak praktik korupsi, dan mendukung inisiatif bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan adil. Jadi, mari bersatu, mendukung pemimpin yang berkomitmen, dan bersama-sama berperan aktif dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi untuk masa depan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Bayu, D. (2023) ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022, Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant. Available at: https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022 (Accessed: 08 December 2023).

Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa (2023) Pusat Edukasi Antikorupsi. Available at: https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa (Accessed: 08 December 2023).

Laporan Akhir tahun ICW 2022: ICW (2023) Laporan Akhir Tahun ICW 2022 | ICW. Available at: https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022 (Accessed: 08 December 2023).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun