Saya orang yang meyakini pendapat Imam Al Gazali syaikhul Islam yang menjadi rujukan pemikiran sufi di kalangan Islam. Beliau menyatakan bahwa " assiaasatu juz'un min ajzaais syarii'ah" politik itu salah satu bagian dari syari'at agama. Dari pernyataan itu pula saya meyakini qoidah ushul fiqh yang populer di kalangan ulama Nahdlatu Ulama yang menyatakan " Tasharruful Imam 'alaa ra'iyyatihi manuutun bilmaslahah" bahwa tanggung jawab kepemimpinan (politik) adalah sejauhmana mampu mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya.
sehingga terjun dan aktif di dunia politik kemudian dipahami sebagai bentuk aktifitas ibadah untuk memenuhi anjuran dan ajaran syari'at agama Islam yang saya yakini. Dengan dasar philosofi dan pemikiran teologis itulah kemudian kita meyakini bahwa berpolitik itu adalah menjadi salah satu cara untuk bagaimana kita bisa memberi manfaat. Ketika kemanfaatan itu dirasakan betul oleh masyarakat pemilih kita umumnya rakyat kebanyakan maka disanalah kita akan mendapatkan barokah sebagaimana ungkapan Sang Nabi " Khairunnas anfa'uhum linnaas" sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya.
selama 1 tahun 3 bulan saya menjadi seorang politisi, dalam benak saya selalu terpikir 4 kata " input, out put, benefit, impact" yang bisa saya lakukan dan berikan sebagai konsekuensi pilihan hidup saya yang tadinya di dunia birokrasi (PNS). Maka tak henti-hentinya saya berfikir ide dan gagasan apa lagi yang bisa saya berikan untuk bisa ikut mewarnai jalannya pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya, entah itu berhubungan dengan tugas dan fungsi legislasi, budgetting dan controlling yang dijalankan.
saya memahami, politisi yang menjadi legislator di tingkat Kabupaten/Kota adalah orang yang paling dekat dan paling bisa ditemui oleh konstituen secara langsung. berbeda halnya dengan legislator di DPRD Provinsi atau di DPR RI. Legislator daerah boleh dikatakan menjadi pihak paling "katempuhan" di masyarakat. menjadi pihak paling didatangi oleh masyarakat dengan menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat. apakah urusan warga yang berurusan rumah sakit, sekolah anaknya, sarana keagamaan, kegiatan keagamaan, pembangunan sarana publik entah jalan, jembatan, irigasi, sekolah dll. Legislator Daerah itu seolah dianggap superman yang harus bisa menyelesaikan semua masalah.
Itulah resiko yang harus di hadapi seorang politisi daerah. Membutuhkan kematangan dan kelapangan mental betul dalam mendengarkan, menindaklanjuti dan ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Dengan catatan dia betul-betul menjadi politisi yang menjalankan fungsi komunikasi personal dan komunalnya dengan baik. tesis awalnya adalah tidak semua politisi itu baik, tapi tidak semua juga politisi itu jelek. Dan tulisan ini sebatas memotret sedikit pengalaman nyata penulis yang terserah kompasianer apakah masuk kategori tesis yang mana.
Selama waktu 1 tahun 3 bulan ini, yang saya rasakan menjadi seorang legislator daerah itu kuncinya adalah memahami dan menguasai permasalahan yang berhubungan dengan pembuatan perda, pembahasan anggaran dan pengawasan jalannya program pemerintahan. Selain menguasai permasalahan, juga tentunya adalah kemampuan dan keberanian untuk "bunyi" menyampaikannya dalam setiap forum rapat kerja, rapat pansus, maupun paripurna atau membunyikannya secara langsung ke pemangku kebijakan (kepala daerah, dinas teknis) ataupun melalui media massa. Apakah bunyi dalam arti ikut memasukan ide, konsep dan gagasan, ataupun mengoreksi sebuah draft kebijakan terkait ranperda, program kerja dll. Dan tentu saja yang tak lebih penting pula adalah sesuai sumpah pada saat pelantikan, bahwa kita wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil kita khususnya umumnya masyarakat luas.
Kebahagiaan saya secara pribadi tentu saja ketika benar-benar bisa banyak membantu dan menyelesaikan berbagai keluhan masyarakat, bisa mengawal dan memperjuangkan dan merealisasikan keinginan dan aspirasi masyarakat, dan bisa ikut mewarnai kebijakan pemerintah daerah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik secara luas, sebagai contoh ketika kita bisa menaikan slot anggaran untuk program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin dari yang biasanya di kisaran 2-3 Milyar menjadi 8-10 Milyar, mendorong penataan administrasi asset daerah, mendorong kebijakan pengawalan pendidikan mental/spiritual bagi siswa smp/sma, pemenuhan pembangunan infrastruktur di pedesaan yang luas, membantu keberpihakan daerah untuk para pelaku UKM, mendorong keberpihakan pemerintah daerah terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan baik madrasah diniyah dan pondok pesantren. dll.
Tentu saja sekali lagi pengalaman itu ketika terjadi dan dianggap terasa manfaatnya, menjadi sebuah pengalaman pribadi yang membahagiakan. bahwa dengan memberi manfaat bagi masyarakat pemilih khususnya umumnya masyarakat luas kita sedikit banyak telah mengurangi tanggungjawab dunia akhirat kita dalam hal mengemban amanat dimata manusia maupun dimata Allah SWT. segala aktifitas saya selalu saya share di media sosial Facebook, itu saya anggap sebagai salah satu pertanggungjawaban publik bahwa kita benar-benar bekerja, bersama dan untuk masyarakat di wilayah dapil saya khususnya umumnya masyarakat kabupaten Tasikmalaya.
Catatan :
Saya kompasianer yang agak lama absen menulis, dan kini merasa kangen untuk menulis lagi
Â
Â
