8. Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 2 orang politikus atau 1,14 %
Data yang dipublikasikan oleh Seskab ini memkonfirmasi berkembangnya opini bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara baik di eksekutif maupun legislatif banyak melibatkan politikus partai politik. Atau kesimpulan para aktifis anti korupsi yang menyatakan bahwa persemaian praktik korupsi itu banyak terjadi dan dilakukan oleh Parpol.
Banyak modus yang dilakukan, hanya jika melihat berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik, mereka berkolaborasi antara politikus yang menjadi pejabat negara di eksekutif dengan politikus di lembaga eksekutif. Kasus Nazarudin dengan Wisma Atlet, Hambalang dll, kasus pengadaan Al-Qur'an di Depag, kasus penyalahgunaan APBD cenderung melibatkan kerjasama keduanya.
Jika putusan MK menyangkut pemeriksaan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tak lagi memerlukan izin tertulis dari presiden, maka akan semakin mudah dan cepat saja proses penyelidikan dan penyidikan kasus hukum yang menimpa para politisi tersebut.
Demokrasi yang substansial itu sejatinya harus linear dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas dari KKN, terwujudnya clean and good governance. Jika demokrasi berhasil menciptakan elit partai yang menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif yang terhindar dari praktik korupsi, maka kita optimis bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan mampu membawa rakyat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Disini rakyat harus ikut serta memberikan reward dan punishment terhadap partai-partai dalam menjalankan visi dan misinya. Jika partai banyak kadernya yang terjerat oleh kasus korupsi maka rakyat harus menghukumnya dengan tidak memilih caleg atau calon yang maju dalam pilkada atau pilpres. Jika parpol relatif sedikit kader yang terjerat kasus korupsinya, maka rakyat juga harus memberikan hadiah dan penghormatan untuk dapat diberikan kesempatan untuk mengelola negeri ini dengan baik.
Jangan sampai negeri ini terus dikelola oleh partai-partai yang elit-elitnya banyak melakukan praktik tindak pidana korupsi yang merugikan dan menyengsarakan rakyat. Saatnya rakyat untuk cerdas menentukan sikap.
