Mohon tunggu...
Usman Kusmana
Usman Kusmana Mohon Tunggu... Wiraswasta - Seorang Lelaki Biasa Dan Pegiat Sosial Politik

Menulis itu kerja pikiran, yang keluar dari hati. Jika tanpa berpadu keduanya, Hanya umpatan dan caci maki. Menulis juga merangkai mozaik sejarah hidup, merekam hikmah dari pendengaran dan penglihatan. Menulis mempengaruhi dan dipengaruhi sudut pandang, selain ketajaman olah fikir dan rasa. Menulis Memberi manfaat, paling tidak untuk mengekspresikan kegalauan hati dan fikir. Menulis membuat mata dan hati senantiasa terjaga, selain itu memaksa jemari untuk terus bergerak lincah. Menari. Segemulainya ide yang terus meliuk dalam setiap tarikan nafas. Menulis, Membuat sejarah. Yang kelak akan dibaca, Oleh siapapun yang nanti masih menikmati hidup. Hingga akhirnya Bumi tak lagi berkenan untuk ditinggali....

Selanjutnya

Tutup

Politik

Inilah Partai "Terkorup" Menurut Seskab Dipo Alam

29 September 2012   03:43 Diperbarui: 24 Juni 2015   23:31 5510
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

8. Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 2 orang politikus atau 1,14 %

Data yang dipublikasikan oleh Seskab ini memkonfirmasi berkembangnya opini bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara baik di eksekutif maupun legislatif banyak melibatkan politikus partai politik. Atau kesimpulan para aktifis anti korupsi yang menyatakan bahwa persemaian praktik korupsi itu banyak terjadi dan dilakukan oleh Parpol.

Banyak modus yang dilakukan, hanya jika melihat berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik, mereka berkolaborasi antara politikus yang menjadi pejabat negara di eksekutif dengan politikus di lembaga eksekutif. Kasus Nazarudin dengan Wisma Atlet, Hambalang dll, kasus pengadaan Al-Qur'an di Depag, kasus penyalahgunaan APBD cenderung melibatkan kerjasama keduanya.

Jika putusan MK menyangkut pemeriksaan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tak lagi memerlukan izin tertulis dari presiden, maka akan semakin mudah dan cepat saja proses penyelidikan dan penyidikan kasus hukum yang menimpa para politisi tersebut.

Demokrasi yang substansial itu sejatinya harus linear dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas dari KKN, terwujudnya clean and good governance. Jika demokrasi berhasil menciptakan  elit partai yang menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif yang terhindar dari praktik korupsi, maka kita optimis bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan mampu membawa rakyat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Disini rakyat harus ikut serta memberikan reward dan punishment terhadap partai-partai dalam menjalankan visi dan misinya. Jika partai banyak kadernya yang terjerat oleh kasus korupsi maka rakyat harus menghukumnya dengan tidak memilih caleg atau calon yang maju dalam pilkada atau pilpres. Jika parpol relatif sedikit kader yang terjerat kasus korupsinya, maka rakyat juga harus memberikan hadiah dan penghormatan untuk dapat diberikan kesempatan untuk mengelola negeri ini dengan baik.

Jangan sampai negeri ini terus dikelola oleh partai-partai yang elit-elitnya banyak melakukan praktik tindak pidana korupsi yang merugikan dan menyengsarakan rakyat. Saatnya rakyat untuk cerdas menentukan sikap.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun