Ketiga, praktik seperti itu sebenarnya bentuk pembodohan dan pendidikan politik yang tidak sehat dari elit politik ditingkat bawah terhadap rakyatnya. Seharusnya rakyat disadarkan dan diberikan pemahaman akan pentingnya bersikap jujur, tepa selira terhadap mereka yang memang sebenarnya miskin, pentingnya sikap untuk tidak mengambil hak orang lain. Mereka yang keadaan ekonominya atau keluarganya kuat disadarkan untuk berobat sesuai dengan kelasnya, tanpa perlu menggunakan hak-hak orang miskin.
Pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian kesehatan, pemerintah daerah serta pihak rumah sakit perlu menerapkan sistem yang akan menjamin terciptanya mekanisme penggunaan kartu Jamkesmas ini dengan baik dan benar. Selain mereka harus terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi mereka para pengguna kartu Jamkesmas yang asli (masyarakat miskin), agar tidak diperlakukan seenaknya, mereka juga harus teliti dan cermat menjaring praktik penyalahgunaan kartu Jamkesmas tersebut, termasuk juga dalam hal pendataan siapa yang berhak mendapatkan kartu Jamkesmas juga harus terus di evaluasi.
Kolaborasi elit-elit partai di tingkat bawah dengan mereka orang-orang kaya yang tak memiliki harga diri dan kehormatan dalam hal penyalahgunaan kartu Jamkesmas ini, sebenarnya bentuk sejati dari pengkhianatan terhadap etika dan moral serta bentuk korupsi terhadap hak-hak orang miskin....
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI