Di Tasikmalaya Ramai Wacana Gulingkan Bupati

[caption id="attachment_175263" align="aligncenter" width="334" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption]

Jika di Jakarta beberapa media cetak dan elektronik nasional saat ini sedang ramai membicarakan masalah wacana kudeta terhadap SBY, maka Beberapa hari ini Harian Kabar Priangan, sebuah koran lokal priangan Timur menurunkan headline berita seputar wacana gerakan penggulingan Bupati Tasikmalaya H.Uu Ruzhanul Ulum. Bupati yang diusung Koalisi PPP, PDIP-PAN yang baru menjabat tepat setahun pada tanggal 8 Maret ini merupakan Bupati hasil Pilkada pada 9 Januari 2011 yang lalu, yang berpasangan dengan Wakilnya Ade Sugianto dari PDI-P.

Kabar gerakan penggulingan ini berhembus kencang ke publik karena disinyalir sudah sedemikian beratnya gesekan di internal dan tarik menarik kepentingan diantara pejabat birokrasi, plus pertentangan antara Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Sebagaimana umum terjadi di banyak Kota dan Kabupaten, paket pasangan Bupati dan wakilnya selalu tak dapat bertahan lama dalam kebersamaan. Di Kabupaten Tasikmalaya ini pun kabar seputar retaknya hubungan Bupati dan wakilnya ini berhembus begitu kecangnya, meskipun dalam pernyataan-pernyataan kedua pemimpin berlatar belakang politisi ini selalu membantahnya.

Pemicu retaknya hubungan tersebut diduga karena alasan klise semata, selalu berkaitan dengan pembagian kue kekuasaan (penempatan jabatan, alokasi anggaran) yang tidak saling "menyenangkan". Bupati dianggap tak menghargai wakil dalam hal penempatan pejabat jika akan dilaksanakan mutasi, Bupati juga dianggap kemaruk sendiri dalam hal proyek, pemberian anggaran bansos dan hibah, hingga dianggap sudah melakukan upaya pencitraan menuju periode keduanya (padahal baru 1 th menjabat). Bahasa populer disini beliau itu "teterelengan sorangan dan selalu noyod"

Sementara berkaitan dengan posisi Sekretaris Daerahnya H. Abdul Kodir, selama ini dianggap sebagai orang Tatang Farhanul Hakim (TFH) mantan Bupati 2 periode yang sebenarnya senior dan mentornya Bupati UU di PPP, dan termasuk orang yang paling bertanggungjawab atas kemenangan pasangan H.Uu-Ade (Huda) kemarin, beliau bersama aktifis SPP Agustiana menggunakan organ gerakan Tasik For Huda (TFH) dalam langkah politik pemenangan pasangan ini, namun karena TFH kalah bertarung memperebutkan posisi Ketua DPW PPP melawan Rahmat Yasin dalam muswil PPP Jawa Barat, TFH lalu hengkang ke Partai Amanat Nasional dan diberi posisi wasekjen di DPP PAN

Beredar kabar, bahwa ada langkah-langkah dan kebijakan Bupati Uu ini yang dianggap merugikan secara politik dan ekonomi bagi TFH dan pasukannya, termasuk dalam hal beberapa orang simpanan di pemerintahan mulai digeser, termasuk juga peran sekda ditumpulkan, bahkan dilakukan upaya untuk mengganti Sekda melalui gerakan aksi massa yang secara terus menerus dilakukan oleh beberapa elemen ormas, okp dan LSM, dengan memunculkan isu seputar masalah pelanggaran hukum yang dilakukan Sekda dalam hal penerimaan uang dari CPNS. Dan Bupati Uu dianggap sebagai pihak yang berada di belakang gerakan ini. Lagi-lagi hal tersebut dibantah oleh yang bersangkutan.

Di lain pihak, karena sudah saling beradu beda kepentingan tersebut, kini beredar kabar, sebagaimana di kupas secara mendalam oleh pemberitaan media beberapa hari ini, upaya yang secara sistematis dilakukan untuk “katanya” menggulingkan H.Uu Ruzhanul Ulum dari posisinya sebagai Bupati Tasikmalaya. Berbagai elemen masyarakat baik kekuatan ormas, okp, LSM, dan politik yang dibelakangnya disinyalir justru ada kekuatan mantan penyokong utamanya yaitu sang mantan bupati dan pasukannya, TFH and gank. Mereka beberapa bulan ini rajin berdemonstrasi mengkritisi kebijakan dan kepemimpinan Bupati Uu yang dulu didukungnya, bahkan mereka merencanakan apa yang disebut Serangan Umum 11 Maret nanti, dalam bentuk aksi masa besar-besaran yang menjadi bagian dari skenario penggulingan H.Uu sebagai Bupati. Maka kloplah 3 serangkai kekuatan bersatu, Wakil, Sekda, Mantan Bupati dan kekuatan politik di Dewan yang kontra terhadap kepemimpinan Bupati Uu, termasuk dari internal PPP sendiri.

Sementara sang Bupati Uu yang merupakan cucu dari Ulama Kharismatis Alm Mama Khoer Affandi Pendiri Ponpes Miftahul Huda manonjaya melalui KH. Asep Maoshul yang juga anggota DPR RI dari PPP menanggapinya dengan kesiapan untuk menghadapi semua kemungkinan gerakan tersebut, dengan keuatan beberapa pejabat birokrasi yang memiliki kepentingan untuk bisa meraih jabatan sebagai Sekretaris Daerah jika H. Abdul Kodir harus terpental atau dipentalkan. Ada kesan seolah-olah jika aksi masa terjadi, akan dilawan dengan aksi masa serupa. Maka Konflik horizontal akhirnya akan terjadi.

Jika membaca kondisi tersebut, maka selaku warga Kabupaten Tasikmalaya, saya merasa sangatlah prihatin. Pertentangan di level elit yang justru merupakan hasil karya mereka sendiri.Jika memang ada kesalahan kebijakan atau karakter kepemimpinan yang merugikan mereka, maka sebenarnya yang harus bertanggungjawab adalah mereka juga, mengapa dulu habis-habisan diperjuangkan menjadi Bupati.

Bukankah politik dan kekuasaan sejatinya hanya berbicara kepentingan? Apakah itu semua karena terganggunya kemapanan kepentingan politik dan ekonomi semata? Apakah jalan kompromi sudah sedemikian buntu? Semua pihak memiliki kekurangan dan kelemahan. Sang Bupati yang memang masih seperti “kanak-kanak” yang dianugrahi kekuasaan, seperti sedang ber”onani” dengan kekuasaannya. Noyod dan teterelengan sendiri. Cenderung ceroboh dan “Ngarawu Kusiku”.

Jika sudah begitu, Maka siapakah gerangan yang harus bertanggungjawab? Apakah akan benar-benar terjadi penggulingan Bupati? Maka tunggulah Kabar setelah tanggal 11 Maret 2012.****