Calon yang awalnya kalah namun akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dapat melanjutkan kepemimpinannya atau menjadi calon yang kuat dalam pemilihan berikutnya. Hal ini tentu akan berdampak pada strategi politik partai-partai peserta pemilu dan juga posisi para calon di daerah tersebut.
Sebagai penutup tulisan ini, dimana Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada keputusan Badan Legislasi DPR (Baleg DPR). Keputusan MK merupakan putusan final yang bersifat mengikat dan juga mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Legislasi DPR. Jadi, jika terjadi perbedaan antara keputusan MK dan Baleg DPR, keputusan MK-lah yang akan dijalankan. (Kurnia Gus)