Kontribusi Positif Pertanian dalam Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia membaik. Memang belum bisa diklaim secara keseluruhan telah stabil dan tak ada lagi kelas kemiskinan. Tapi yang tak bisa dipungkiri, arah perbaikan ekonomi Indonesia berdasarkan validitas data tersaji lebih baik.

Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pada awal November lalu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III tahun 2018 berada pada angka 5,17 persen. Angka tengah di antara persentase pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II.

Toh, tak bergeser menurun pertumbuhan ekonomi nasional. Tetap terjaga. Tak menjadikan lahirnya kemiskinan baru. Semua masih kategori seimbang.

Patut dicermati dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III tahun 2018 adalah sisi pertanian dan pangan. Kaitannya terhadap inflasi yang terjaga dari sektor pangan. Tercatat, nilai inflasi dari bahan makanan -- yang salah satunya komoditas pangan -- hanya 0,15 persen berdasarkan data BPS.

Tentu prestasi yang membanggakan. Data menyejukkan untuk aktivitas masyarakat. Dengan begitu dapat dipastikan tidak ada gejolak harga. Komoditas konsumsi bahan pangan di pasaran secara harga serta ketersediaan pasokan -- jika berkaca pada data -- masih masuk kategori terjangkau. Menunjukkan pasokan pangan dari kerja produksi pertanian optimal.

Bentuk "perawatan" menjaga angka inflasi pangan yang dilakukan, salah satunya dengan masifnya pembangunan infrastruktur penunjang pertanian. Sehingga meminimalisir hambatan distribusi produksi pangan.

Dari catatan yang dihimpun, inflasi bahan makanan (pangan) tahun ke tahun terus menurun. Tahun 2014 tercatat nilai inflasi adalah 10,57 persen kemudian menyusut menjadi 4,93 di tahun 2015.

Lalu tahun selanjutnya (2016) kembali inflasi subsektor bahan makanan mengecil menjadi 5,69 persen. Bahkan tahun 2017 hanya 1,26 persen dan merupakan sejarah pertama kali di Tanah Air bila inflasi bahan makanan (pangan) lebih rendah dari inflasi umum yaitu 3,61 persen.

Menilik pada data tersebut, bisa disebut sektor pertanian menyumbang angka perbaikan sisi ekonomi bangsa yang signifikan. Dampak sasarannya tentu saja kepada petani yang berbasis di pedesaan.

Data BPS per September 2018 mengumumkan bahwa nilai tukar petani (NTP) sebesar 103,17. Angka itu menanjak 0,59 persen dibandingkan Agustus 2018. Perlu diakui NTP per Oktober memang mengalami penurunan menjadi 103,02. Turun 0,14 persen. Namun tidak sampai 1 persen.

Penurunan yang tak sampai 1 persen itu bukan menjadi tolak ukur munculnya kemiskinan baru pada level masyarakat pedesaan (petani). Tapi adalah menurunnya kemampuan kualitas daya beli beberapa subsektor kebutuhan yang jumlahnya tak sampai lebih dari 1 persen.

Menarik untuk diperhatikan kendati terjadi penurunan NTP, secara makro kemampuan daya beli petani di beberapa komoditas seperi pangan, hortikultura dan budidaya justru meningkat. Dapat disimpulkan bahwa inflasi tak menyentuh sampai ke lapisan dasar di pedesaan.

Faktor melemahnya daya beli petani (NTP turun) di beberapa komoditas artinya gejala yang sama secara umum dirasakan masyarakat perkotaan. Pedesaan tak melahirkan kemiskinan baru secara ekonomi.

Rasanya amat rasional jika ekonomi Indonesia stabil. Dan sektor pertanian merupakan salah satu penopang utamanya. Dari ekspor pertanian saja, BPS mencatat tumbuh 24,47 persen atau Rp 441 triliun dibandingkan 2016 yaitu Rp 387 triliun.

tanamanpangan.pertanian.go.id

Uraian catatan capaian di atas menjadi landasan, bahwa tidak ada kemiskinan baru lahir di Indonesia. Inflasi terjaga -- khususnya dari bahan makanan pokok (pangan) dan stabilisasi NTP yang menjadi acuan kesejahteraan masyarakat desa. Dan sektor pertanian memberikan andil positif.

Maka, ketimbang memberi catatan ekonomi miring tanpa landasan data yang kokoh, hendaklah kita mendukung upaya bersama dalam menjaga laku angka inflasi. Merawat ekonomi Indonesia, Tanah Air kita sendiri.(*)