Bawono Kumoro, Peneliti Politik The Habibie Center
Partai Golkar telah menetapkan sang ketua umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014. Meskipun menjadi tokoh pertama yang telah secara resmi mendeklarasikan diri sebagai capres, tetapi hal itu tidak otomatis menjamin jalan Aburizal Bakrie menuju kursi kepresidenan mulus tanpa hambatan. Ada kerikil-kerikil tajam penghambat ambisi pemilik kelompok usaha Bakrie tersebut untuk melenggang menuju kursi kepresidenan .
Kerikil Tajam
Keriki-kerikil tajam itu tidak lain berupa resistensi sejumlah tokoh senior partai. Beberapa waktu lalu, salah satu tokoh senior Partai Golkar Muladi mengungkapkan bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut berencana melaksanakan rapat pimpinan khusus setelah perhelatan pemilihan legislatif untuk melakukan evaluasi terhadap pencalonan Aburizal Bakrie.
Jika Partai Golkar gagal meraih target sebagai pemenang pemilu legislatif April mendatang, maka nasib pencalonan Aburizal Bakrie akan terancam. Tidak hanya Muladi, suara kritis terhadap pencalonan Aburizal Bakrie sebagai capres Partai Golkar juga seringkali datang dari Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung.
Sebab utama dari keberadaan suara-suara kritis terhadap pencalonan Aburizal Bakrie tersebut tidak lain dikarenakan perselisihan pandangan mengenai pilpres tahun 2014. Akbar Tandjung dan sejumlah tokoh senior Partai Golkar memiliki keinginan agar Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap pencalonan Aburizal Bakrie atas pertimbangan tingkat elektabilitas Aburizal Bakrie tidak kunjung mengalami kenaikan signifikan.
Hingga dua bulan jelang pemilu legislatif ini tingkat elektabilitas Aburizal Bakrie tidak kunjung menggembirakan. Menurut hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis Januari lalu, Aburizal Bakrie berada di posisi ketiga dengan tingkat elektabilitas sebesar lima persen di bawah Jokowi (20,2 persen) dan Prabowo Subianto (8,1 persen).
Resistensi Eksternal
Selain menghadapi hadangan dari lingkungan internal partai, Aburizal Bakrie juga dihadapkan pada resistensi-resistensi eksternal dari publik. Ada dua kasus yang menajdi sebab utama dari munculnya resistensi eksternal terhadap ambisi Ical untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2014.
Pertama, bencana luapan Lumpur Lapindo. Bencana luapan lumpur yang menimpa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur itu terjadi akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Saham PT Lapindo Brantas dimiliki secara penuh oleh PT Energi Mega Persada. PT Energi Mega Persada sendiri merupakan anak perusahaan kelompok usaha Bakrie.
PT Lapindo Brantas merupakan salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saham PT Lapindo Brantas dimiliki secara penuh atau 100 persen oleh PT Energi Mega Persada. PT Energi Mega Persada sendiri sebagai pemilik saham mayoritas PT Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan kelompok usaha Bakrie.
Kedua, kasus skandal tunggakan pajak. Selain bencana luapan lumpur Lapindo, Ical juga berpotensi tersandung skandal tunggakan pajak yang dilakukan kelompok usaha Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Di berbagai kesempatan persidangan, terdakwa Gayus Tambunan berulang kali mengungkapkan bahwa kelompok usaha Bakrie memberikan uang senilai Rp 100 miliar kepada dirinya guna memperlancar urusan tunggakan pajak.
