Memasuki Usia Satu Dekade, Menkumham Yasonna Minta Keseriusan Pengelola Portal JDIHN di Pusat-Daerah

Jakarta, 18 Oktober 2022 -- Upaya kolektif untuk membangun pusat pangkalan data (database) hukum telah dilakukan secara masif sejak 10 tahun silam sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012. Moment tersebut kemudian mengembangkan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai portal yang berisikan ratusan ribu koleksi baik, regulasi maupun non-regulasi yang berasal dari ribuan Anggota JDIHN yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), DPRD, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengatakan, pengelolaan JDIHN sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam kurun waktu empat tahun terakhir telah sejalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yakni telah dikelola secara mikro dan detail atau meminjam istilah dari Presiden bahwa para pengelola JDIHN ini telah 'bekerja di luar rutinitas'. Hal tersebut patut diapresiasi mengingat keseriusan pengelolaan JDIHN secara tidak langsung turut mendukung program reformasi birokrasi serta penataan regulasi di Indonesia.

"Anggota JDIHN melalui para Pengelola JDIHN masing-masing saya minta mampu bergerak lebih cepat dengan membaca tuntutan keadaan yang ada saat ini," kata Yasonna, saat membuka acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan Bagi Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022, Selasa (18/10) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Tema yang dipilih dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 "Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN", kata Yasonna, relevan dengan kebijakan pemerintah saat ini dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan publik di bidang hukum. Sekitar empat tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  atau  SPBE.  Kaitan antara JDIHN dengan SPBE, masih kata Yasonna, bahwa pengelolaan JDIHN menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam pelaksanaan SPBE.

Dalam konteks SPBE, pengelolaan portal JDIHN menghadapi tantangan baru dalam rangka menjawab tuntutan dari masyarakat. Disampaikan Yasonna, bahwa tantangan yang selama ini dihadapi, misal kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya dukungan  anggaran,  serta  kurangnya  pemenuhan  sarana  dan  prasarana perlu segera dicarikan jalan keluarnya tentunya dengan dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi atau lembaga.

Diperlukan Strategi Pengembangan Pengelolaan JDIH dalam mewujudkan database dokumen hukum nasional yang lengkap, akurat, mudah dan  cepat.  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  melalui  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional (BPHN) selaku Pusat JDIHN, kata Yasonna, mengajak Anggota JDIHN untuk mengoptimalkan layanan informasi hukum kepada masyarakat. Kualitas JDIHN sangat bergantung pada kualitas JDIHN para Anggotanya.

"Dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN Tahun 2022 dilakukan penandatangan komitmen bersama dari perwakilan Anggota JDIHN. Dengan komitmen ini diharapkan dapat memacu percepatan perkembangan pengelolaan JDIHN di instansi Anggota JDIHN sehingga memperkaya khazanah dokumen hukum pada JDIHN.GO.ID," papar Yasonna.

Dalam  kesempatan  yang  sama,  Kepala  BPHN  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI Widodo Ekatjahjana menjelaskan, secara keseluruhan portal JDIHN yang sudah terintegrasi dengan portal JDIHN.GO.ID berjumlah 1.220 instansi dengan total koleksi yang dimiliki baik produk regulasi dan non-regulasi mencapai 467.795 koleksi digital. Pertambahan jumlah Anggota JDIHN yang aktif dan terintegrasi dengan portal JDIHN.GO.ID   dalam   kurun   waktu   setahun   terakhir   merupakan   langkah   yang diupayakan melaui Program Percepatan Integrasi (Propesi) Anggota JDIHN.

"Kami mendorong kepada Anggota JDIHN yang belum mengelola JDIHN secara efektif, untuk segera memulai atau membenahi JDIHN masing-masing dan menjadi bagian penting dari khazanah Dokumen Hukum Indonesia," kata Kepala BPHN.

JDIHN Awards bagi Anggota Terbaik

Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN memberikan Anugerah JDIHN atau JDIHN Awards bagi Anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIHN. Disampaikan Yasonna, penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh Anggota JDIHN untuk memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.

"Selamat  atas  prestasi  yang  telah  dicapai.  Semoga  dapat  menginspirasi  Anggota JDIHN lainnya untuk meningkatkan pengelolaan JDIHN masing-masing di instansinya," kata Yasonna.

Kepada Anggota JDIHN yang belum medapatkan penghargaan, Yasonna berpesan agar hal tersebut tidak  melemahkan  semangat  Anggota JDIHN di instansi masing- masing dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIHN. Sebaliknya, Anggota JDIHN lebih terpacu untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan JDIHN. Disampaikan Yasonna, bahwa BPHN akan merilis Hasil penilaian kinerja JDIHN di Tahun   2022   yang   juga   bisa   dijadikan   bahan   evaluasi   internal   dalam   rangka pembenahan pengelolaan JDIHN di tahun mendatang.

"Prestasi yang Anggota JDIHN torehkan hari ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembangunan hukum tanah air," pungkas Yasonna.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto turut mengikut langsung kegiatan tersebut yang juga didampingi oleh Kadivyankumham, Parsaoran Simaibang, Kabid Hukum, Ave Maria Sihombing, dan Kasubid Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Vonny Destika Sari.

Kakanwil Harun menyebut 36 JDIH Kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah terintegrasi dengan jdihn.go.id, terdiri dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun produk hukum yang telah tersedia di Aplikasi ILDIS atau Web JDIH Kanwil Kemenkumham Sumsel sebanyak 3.157. Terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 696, Monografi Hukum sebanyak 2.220, dan Artikel/Majalah Hukum sebanyak 241.