Non Multa, Sed Multum

Guru adalah insan yang mengemban tugas mulia dengan medan pengabdian tidak tersekat wilayah. Menjadi guru adalah sebuah panggilan mulia karena mencerdaskan anak bangsa di seluruh wilayah negeri. Mulai dari kota hingga ke kampung-kampung Guru hadir mendidik putra-putri pertiwi. Figure Guru sangat dibutuhkan sebagai pelita pembawa terang dan embun penyejuk dahaga.

Dahulu, pekerjaan guru kurang diminati. Beban (tugas) berat yang mesti "dipikul" namun minus apresiasi membuat profesi ini kurang dilirik. Minat orang menjadi guru sangat minim. Tidak ada antusiaisme untuk mengabdikan diri melalui jalur pendidikan. Kondisi guru dahulu memang sangat memprihatinkan kalau tidak mau dikatakan buruk. Sebagaimana dinarasikan Iwan Fals dalam lagunya Guru Umar Bakri, guru zaman "old" adalah guru yang hanya memiliki sepeda "kumbang". Dan walau banyak menciptakan menteri, professor, dokter dan insinyur, tapi gaji guru selalu dikebiri. Tergambar bahwa apresiasi terhadap profesi guru tempo "doeloe" jauh dari layak.

Namun seiring perkembangan waktu, persepsi orang terhadap profesi guru pun berubah. Profesi guru yang kini menjanjikan masa depan cerah menjadi daya tarik. Guru yang dahulu menjadi pilihan kesekian, kini menjadi prioritas utama. Lulusan sekolah menengah berlom-lomba masuk fakultas keguruan. Fakultas ini kemudian menjadi bidang favorit. Keinginan menjadi guru kian hari kian membludak. Guru menjadi rebutan banyak orang. Pekerjaan guru lalu menjadi primadona. Singkatnya menjadi guru zaman "now" adalah idaman bagi siapa saja.

Sejak UU No.14 Tahun 20015 tentang Guru dan Dosen disahkan, dan guru diakui sebagai sebuah profesi, minat orang menjadi guru meningkat drastis. Pengakuan guru sebagai sebuah profesi yang berimplikasi pada peningkatan jaminan hidup adalah magnet yang menarik orang mengabdikan diri di bidang pendidikan.

Membludaknya minat orang menjadi guru membuka peluang bagi pendidikan tinggi pencetak guru. Kesempatan untuk memanen mahasiswa (calon guru) terbuka lebar. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan pun menjamur dimana-mana. Jika pada tahun 2004 hanya terdapat 90 LPTK, termasuk 12 universitas eks IKIP, serta 28 FKIP di PTN, pada tahun 2012 tercatat ada 374 LPTK. Jumlah ini bertambah lagi menjadi 421 LPTK pada tahun 2016 (Kompas, 14/03/18).

Seiring dengan itu, perkembangan jumlah guru mengalami peningkatan pesat. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah (calon) guru menjadi bertambah banyak. Data kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2016 mengungkapkan jumlah keseluruhan guru mencapai 2.922.826 orang, terdiri dari 1,43 juta (49%) guru PNS dan 1,49 juta (51%) guru swasta (Kompas, 16/03/18). 

Informasi tambahan adalah saat ini ada sekitar 1,2 juta mahasiswa LPTK serta lebih dari 254.000 sarjana pendidikan yang menunggu peluang. Padahal kebutuhan guru untuk semua jenjang pendidikan, sampai 2024, diperkirakan hanya 126.000 guru (Kompas, 14/03/18). Kondisi ini menggambarkan bahwa Indonesia mengalami surplus guru.

Meningkatnya minat orang menjadi guru dan menjamurnya LPTK, di satu sisi mesti disambut gembira. Karena dengannya ketersediaan tenaga pendidik tidak menjadi soal. Dan pada gilirannya pemenuhan hak anak-anak bangsa memperoleh pendidikan akan terjawab. Namun, di tepi lain tanpa disadari justru menciptakan problem. Bertambahnya jumlah guru tanpa diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja (baca pembukaan sekolah baru) ujungnya menghasilkan pengangguran. 

Banyak lulusan sarjana pendidikan tidak terserap dan menjadi pengangguran terdidik yang tidak tahu harus kemana mengadu nasip. Selain itu, produksi guru dalam jumlah massal dengan kualitas LPTK yang beragam menghasilkan out put yang mutunya dipertanyakan. Kualitas guru pun diragukan. 

Sebagaimana disajikan Kompas (13/03/18), hasil uji pengetahuan per LPTK memberikan gambaran rendahnya mutu lulusan LPTK. Ujian bagi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada 10 PTN, dari 438 peserta, 222 orang (50,68%) lulus pada ujian utama. Program Pendidikan Guru Terpadu Pendidikan Sekolah Guru Sekolah Dasar pada 9 PTN dan 1 PTS, dari 334 peserta, yang lulus 92 orang (27,54%). Sementara ujian bagi Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal pada 22 PTN dan 1 PTS, dari 3.156 peserta, yang lulus sebanyak 1.568 orang (49,68%).

Fakta di atas mengungkapkan bahwa masalah guru kita sekarang bukan pada jumlah tetapi mutu. Ketersediaan guru kita cukup banyak. Tetapi dari sekian banyak guru itu hanya sedikit yang memenuhi standar.

Mutu guru berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Pengaruh guru dalam proses pendidikan (pembelajaran di sekolah) sangat besar. Guru yang bermutu berpengaruh terhadap mutu out put pendidikan. Penelitian oleh Jon Hattie dari Universitas Auckland sebagaimana dikutip Payong (2011:2) memperlihatkan bahwa prestasi belajar siswa ditentukan oleh sekitar 49% factor karekteristik siswa sendiri, 30% berasal dari factor guru. Ini artinya factor guru sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak.

Mengingat aktivitas pendidikan berkaitan dengan masa depan bangsa, tuntutan akan guru yang berkualitas tidak bisa ditawar-tawar, masalah rendahnya kualitas guru Indonesia harus segera dicarikan solusi. Pembiaran terhadapnya hanya akan mengorbankan mutu pendidikan dengan taruhan masa depan bangsa.

Saya percaya bahwa ini bukanlah situasi tanpa jalan keluar. Dan kita perlu sadar bahwa persoalan guru yang kompleks tidak akan selesai dengan hanya membendung hulu pendidikan. Dimana guru tidak hanya dituntut untuk berkomitment tinggi dalam mendidik anak bangsa dengan terus menerus memperbaharui diri. Meningkatkan kapasitas diri dengan belajar, belajar, dan terus belajar. Namun persoalan di hilir pendidikan pun harus dibereskan. 

Langkah perbaikan harus dilakukan dari hulu pendidikan dengan, pertama, membenahi pola perekrutan mahasiswa (calon guru). Seleksi terhadap calon guru harus dilakukan seketat mungkin. Ini dimaksud untuk mendapatkan mahasiswa (calon guru) yang berkualitas. Saat ini menjadi mahasiswa LPTK tidak ada persyaratan khusus. 

Padahal di negeri lain yang kualitas pendidikannya baik, untuk menjadi guru hanya dipilih dari siswa-siswi terbaik yang memiliki nilai akademis tinggi dan lolos tes psikologi dengan standar tinggi (Kompas, 20/01/18). Imperatifnya adalah hentikan penerimaan mahasiswa LPTK dalam bentuk massal selama ini. Konkretnya kuota mahasiswa setiap LPTK harus dibatasi.

Kedua, pembenahan terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Langkah awal adalah melakukan moratorium pendirian LPTK baru. Pemberian ijin pendirian LPTK baru harus dihentikan sambil mengevaluasi LPTK yang telah beroperasi selama ini. Evaluasi terhadap LPTK ini meliputi proses perkuliahan, sarana prasaran, sampai out put yang dihasilkan. 

Jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan, LPTK tersebut bisa dicabut ijin operasionalnya. Karena rendahnya kualitas guru juga akibat dari rendahnya kualitas lembaga penghasil guru tersebut. Data menunjukkan bahwa dari sekian banyak LPTK yang ada, sebagian besar kualitasnya masih di bawah standar. Bayangkan dari LPTK yang ada, hanya 18 LPTK yang terakreditasi A, dan 81 teakreditasi B. Dari total 5.716 program study di LPTK, hanya 209 yang terakreditasi A dan 811 program study terakreditasi B (Kompas, 14/03/18).

Bila kita benar-benar ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kita harus melakukan pembenahan terhadap guru yang dimulai dari proses perekrutan dan persiapan di LPTK. Singkatnya kita tidak membutuhkan guru yang "banyak" secara kuantitatif tetapi sebaliknya "banyak" secara kualitatatif. Ya, non multa sed multum. Semoga*