Kemenag Bertemu LF PBNU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahas Kolaborasi Program Keagamaan
Jajaran Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais-Binsyar) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) mengadakan pertemuan dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025. Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan merespons sejumlah isu penting dalam bidang keagamaan.
Pertemuan pertama diadakan pada 15 Januari 2025, ketika jajaran Direktorat Urais-Binsyar mengunjungi kantor Majelis Tarjih Muhammadiyah. Satu pekan setelahnya, giliran LF PBNU yang menerima kunjungan yang sama.
Direktur Urais-Binsyar, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkuat kolaborasi dengan ormas Islam, khususnya dalam merespons isu-isu keagamaan yang sangat diperhatikan umat, seperti penetapan awal bulan Hijriah. "Kami ingin memperkuat kerjasama dengan ormas Islam untuk menyikapi isu-isu keagamaan dengan lebih efektif, terutama terkait penentuan awal bulan Hijriah yang menjadi perhatian umat," ujar Arsad di Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025.
Arsad hadir bersama sejumlah pejabat lainnya, antara lain Kasubdit Hisab-Rukyat Ismail Fahmi, Kasubdit Kemasjidan Akmal Salim Ruhana, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Dedi Slamet Riyadi, serta Kasubdit Kepustakaan Islam Nur Rahmawati.
Dalam pertemuan tersebut, Arsad mengungkapkan empat program prioritas yang akan dijalankan bersama ormas Islam. Program pertama adalah penguatan peran masjid dalam isu lingkungan dan kemanusiaan melalui kelanjutan Deklarasi Istiqlal. "Kami ingin masjid menjadi pusat perhatian sosial dan lingkungan melalui dakwah dan edukasi yang berwawasan lingkungan," tambahnya.
Program kedua fokus pada penanganan paham keagamaan dengan menguatkan moderasi beragama untuk menjaga harmoni antar umat beragama. Program ketiga adalah penetapan awal bulan Hijriah yang berlandaskan kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). "Kami berharap ada kesepahaman dalam proses penetapan awal bulan Hijriah, khususnya untuk Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha," ujarnya.
Program keempat adalah pengembangan literasi keislaman melalui platform digital ELIPSKI, yang menyediakan referensi keagamaan seperti naskah khutbah dan buku digital. "Kami berharap seluruh program ini dapat berjalan sinergis antara pemerintah dan ormas Islam," harap Arsad.
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan Bimas Islam. Hamim menekankan pentingnya sinergi dalam memperkuat pemahaman keagamaan di masyarakat. Ia juga berharap dukungan pemerintah untuk pengembangan masjid Muhammadiyah, yang jumlahnya lebih dari 12.000 masjid aktif, namun banyak yang masih membutuhkan perhatian terkait infrastruktur dan pemberdayaan.
Ketua LF PBNU, Sirril Wafa, dalam kesempatan terpisah, menekankan pentingnya pemahaman metode hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Hijriah. "NU tidak hanya menggunakan rukyat, tetapi juga hisab dengan tingkat akurasi tinggi sebagai bagian dari metode penetapan awal bulan Hijriah," tegas Sirril. Ia menjelaskan bahwa PBNU telah mengadopsi metode Qath'iyu al-Ruqyah, yang memungkinkan penetapan awal bulan Hijriah jika elongasi hilal mencapai 9,9 derajat, menggantikan metode rukyat murni yang sebelumnya digunakan.
