Jokowi dan Natuna, Apakah Langkah Militerisasi Sudah Tepat?

Lalu adakah langkah yang lebih tegas dalam menghadapi perebutan hak di Pulau Natuna ini?

Langkah tegas dengan menurunkan dan menggunakan opsi militer dimulai sejak tahun 2016, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada bulan Juni 2016, Jokowi mengadakan rapat kabinet pada kapal perang KRI Imam Bonjol yang sedang berlayar di perairan Natuna.

Rapat kabinet ini digunakan sebagai respons terhadap insiden penangkapan kapal nelayan China yang mencuri ikan di wilayah tersebut. Rapat ini bertujuan untuk memberikan sinyal tegas kepada China mengenai kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna. 

Setelah itu, pada tahun 2017, Indonesia menggelar latihan militer besar-besaran yang melibatkan 23 gubernur dari seluruh Indonesia di Pulau Natuna. Latihan ini mencakup berbagai kegiatan militer seperti menembak dan pelatihan taktik tempur.

Latihan ini dipimpin oleh Panglima TNI dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Latihan ini menunjukkan bahwa Indonesia dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan di Pulau Natuna.

Sejak saat itu, upaya untuk meningkatkan kehadiran militer dan infrastruktur pertahanan di Natuna terus berlanjut sebagai bagian dari strategi untuk menjaga kedaulatan. Peningkatan kehadiran Indonesia memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki hak atas Pulau Natuna. '

Pergerakan ini memberikan sinyal kepada China, bahwa Indonesia akan berkomitmen untuk melindungi wilayahnya dari klaim China. Memang betul, komitmen yang diambil oleh Indonesia ini terlihat tegas, akan tetapi peningkatan aktivitas militer juga berpotensi memicu reaksi, terutama kemungkinan adanya bentrok militer oleh China.

Latihan militer yang dilakukan oleh Indonesia ini juga secara tidak langsung mendorong negara-negara tetangga untuk meningkatkan kedaulatan maritim mereka. Banyak negara juga terkena getah dari klaim "Nine-dash line" dan bisa saja timbul suatu kerja sama untuk melawan klaim sepihak dari "Nine-dash line" ini. 

Dengan melihat perspektif ini, latihan militer di Pulau Natuna secara tidak langsung juga memperkuat kerja sama antar negara yang juga terkena dampak dari "Nine-dash line" Melihat bagaimana negara-negara selain Indonesia juga terkena dampak dari klaim ini, kondisi di Pulau Natuna telah memperilhatkan kondisi keamanan yang lebih kompleks dan menantang bagi stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Langkah militerisasi yang dilakukan Indonesia di Pulau Natuna dirasa sudah tepat dalam konteks menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Melihat bagaimana situasi geopolitik yang semakin kompleks di Laut China Selatan. 

Melihat eningkatnya klaim sepihak oleh China atas wilayah yang juga diakui sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia, penguatan militer di Pulau Natuna sudah dirasa menjadi langkah strategis yang tepat. Namun, meskipun langkah ini telah memperkuat posisi Indonesia, tantangan tetap ada apabila terjadi bentuk potensi ketegangan dengan negara-negara lain.