Pendidikan dan Kekuasaan

Ada yang mengatakan pendidikan atau ijazah bukanlah sesuatu yang penting di dunia politik, namun yang paling di utamakan adalah pengaruh dan popularitas pribadi atau partai. untuk mencapai tujuan politik seseorang harus berkorban dan menebarkan pengaruhnya kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menempuh jenjang-jenjang yang telah di tetapkan oleh peraturan yang mempunyai badan hukum dalam suatu negara.agar bisa di pandang oleh kelompoknya dan mempunyai power dalam mengurus hajat hidup orang banyak dalam suatu jabatan kekuasaan yang telah ditentukan dalam badan hukum.

Namun saya juga tidak menafikan bahwa ijazah mempunyai andil dalam memenuhi syarat untuk sebuah jabatan atau karir tertentu,misalnya dalam sebuah perusahaan untuk merekrut karyawannya mereka akan mengajukan syarat minimal dalam sebuah jabatan untuk pendidikan setara dengan sekolah menengah umum (SMU) meskipun mereka pihak perusahaan tahu bahwa untuk bisa berkerja dalam perusahaan tersebut tidaklah cukup dengan pendidikan sekolah menengah umum karena karyawan harus mengikuti dan menguasai profesi yang akan di embannya untuk mencapai visi dan misi perusahaan,setidaknya perusahaan akan melakukan pelatihan atau training terhadap karyawan baru mereka untuk menguasai profesi masing-masing bagi karyawannya.

Fenomena sekarang bagi sebagian orang yang berambisi untuk menduduki jabatan politik dan tidak mengantongi ijazah pendidikan formal tingkat sekolah menengah umum, mereka menenpuh jalur pendidikan paket C. umumnya mereka hanya ingin mendapatkat ijazah sebagai legalitas tanpa mengikuti proses belajar yang lazim tetapi hanya mengikuti ujian akhir sebagai formalitas untuk syarat mendapatkan selembar ijazah. praktek ini telah mencoreng tujuan dasar dari program pendidikan jalur paket C yang ingin mencerdaskan anak bangsa.

Bagi mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen atau pejabat publik yang mengantongi ijazah paket C secara tidak langsung telah mencemarkan nama baik lembaga terhormattersebut untuk tujuan-tujuan pribadi atau kelompok mereka. karena lemahnya pemahaman politik dan tujuan-tujuan politik yang akan di capai untuk mensejahterakan rakyat dalam masa jabtannya .ini bisa kita lihat saat pembahasan anggaran di parlemen dalam kapasitas mereka tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi lebih mementingkan kepentingan kelompoknya.

Dari dua hal diatas dapat kita simpulkan bahwa dunia perusahaan lebih berhasil dalam menjalankan perusahaan nya untuk lebih maju dalam menyukseskan visi dan misinya karena hasil produksi yang di hasilkan oleh perusahaan tidak pernah berubah dalam kurun waktu yang cepat permenit perjam bahkan perhari.berbeda dengan dunia politik karena banyak kelompok-kelompok masyarakat,perubahan sangat cepat terjadi misalnya dalam  kebijakan politik untuk sebuah negara atau daerah dalam bidang ekonomi,politik,hukum,sosial pro dan kontra selalu ada terhadap penguasa atau partai,dan sangat mudah kita jumpai di lingkungan masyarakat.

Melihat fenomena aneh yang terjadi sekarang banyaknya anggota dewan terhormat yang mengantongi ijazah paket C yang berasal dari perwakilan partai-partai sangat menarik untuk di kaji lebih mendalam dikarenakan banyak terjadi perubahan fungsi lembaga terhormat tersebut apakah disengaja atau tidak dalam mengurus kepentingan rakyat, karena tidak lagi menjadi sebagai perwakilan suatu kelompok masyarakat atau mewakili kepentingan rakyat banyak di suatu daerah tertentu.

Ini tidak terlepas dari banyaknya permasalahan bangsa yang begitu konkrit melilit bangsa kita dari kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya belum juga dapat terselesaikan secara hukum dan ada juga kasus yang belum tersentuh oleh badan hukum yang ada di negara kita.diakibatkan pelaku pelanggaran hukum masih memegang kekuasaan dalam satu jabatan tertentu.sebenarnya rakyat sangat mengharapkan penyelesaian kasus pelanggaran hukum yang merugikan negara, aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan dapat menyeret pelaku kepengadilan.

Dan saya juga tidak menafikan kalau pejabat yang berpendidikan tinggi juga tidak terlepas dari keterlibat dalam kasus pelanggaran hukum yang merugikan negara. ini dapat kita lihat pada saat seseorang itu tidak lagi memegang kekuasaan dan pada saat diproses secara hukum malah kasusnya sangat mencengangkan. negara adalah negara dari waktu kewaktu wajah pendidikan yang buram selalu berefek pada politik praktis, mulai dari intelektualitas dan moralitas yang kurang dalam memimpin bangsa atau daerah.akhirnya rakyat yang menanggung beban..