Pemberdayaan Masyarakat Maritim
Kedaulatan maritim tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh pemberdayaan seluruh lini masyarakat yang terkoneksi pada teritorial Laut China Selatan. Masyarakat pesisir harus diberdayakan melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan sumber daya laut.Â
Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi kreatif berbasis maritim akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan nasional.
Pemberdayaan masyarakat juga mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan maritim. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya Laut China Selatan bagi kedaulatan Indonesia akan menciptakan dukungan luas dari masyarakat dalam menjaga dan melindungi wilayah maritimnya.
Meningkatkan Posisi Ekonomi dan Kepatuhan Hukum Internasional
Sikap ego dari para pihak yang terlibat dalam konflik di Laut China Selatan seringkali menjadi penghambat dalam mencapai resolusi damai. Oleh karena itu, Indonesia harus mengedepankan pendekatan diplomasi yang inklusif dan kooperatif.Â
Pendekatan ini mencakup mediasi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mendorong dialog yang konstruktif. Peningkatan posisi ekonomi Indonesia di kawasan juga menjadi kunci dalam memperkuat posisi tawar.Â
Dengan menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di Asia Tenggara, Indonesia dapat mempengaruhi dinamika regional dan memainkan peran yang lebih besar dalam resolusi konflik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, investasi asing yang strategis, dan pengembangan infrastruktur menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Sebagai dasar hukum internasional, UNCLOS 1982 memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya. Dalam literatur asing, banyak studi yang menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan kerjasama regional dalam mengatasi konflik maritim. Misalnya, buku "The South China Sea: The Struggle for Power in Asia" karya Bill Hayton menekankan bahwa solusi konflik di Laut China Selatan membutuhkan kerjasama multilateral dan keterlibatan aktif negara-negara kawasan.Â
Selain itu, laporan dari think tank seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan International Crisis Group (ICG) memberikan analisis mendalam mengenai dinamika konflik di Laut China Selatan dan strategi untuk mengelolanya. Rekomendasi dari laporan-laporan ini dapat menjadi panduan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan maritim yang efektif dan berkelanjutan.
Kesimpulan
