Sabtu dan Politik yang Bermoral

Moral sebagai sebuah kajian kritis atas apa yang baik dan apa yang jahat menempatkan akal budi manusia sebagai dasar argumentasinya untuk membangun suatu masyarakat yang berguyub rukun. Maka moral menolak sesuatu yang bersifat non-rasional. Moral mengakui adanya kehidupan sosial. Namun, moral sosial dan politik adalah dua dimensi yang saling menutup diri satu sama lain. Moral sosial selalu mengakui perbedaan, pluralisme, persahabatan.

Moral Politik berusaha mentrasformasikan orang dalam 'kepercayaan' dan 'dogma', tidak toleran, bahkan ia cenderung diktatoris, terjadi pemaksaan kehendak agar diikuti oleh orang lain. Maka moral akan menuntut penataan politik secara sosial, yang adil, yakni Moral sosial politik membenarkan adanya hak politik seperti hak atas partisipasi politik (right to equal political partisipation), hak untuk tidak patuh (right to civil disobedience), dan hak untuk menolak keputusan politik yang bertentangan dengan hati nuraninya (right to conscientious refusal). Politik harus multidimensi dan mengakomodir segala pendapat demi kebaikan bersama.

Memang dalam realitas politik, ada pemisahan antara Gereja dan Negara. Gereja tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Peran dan kehadiran Gereja lagi-lagi harus dikatakan ada dalam wilayah khasanah moral. Gereja mempunyai suara yang keras dalam menyerukan seuan iman dan moral ini. Namun, di lain pihak, ada tendensi para politisi untuk meninggalkan moralitas dalam berpolitik.

Hal ini tidak berarti bahwa para politisi tidak bermoral tetapi yang ingin dikatakan bahwa dunia politik adalah dunia yang cenderung dijadikan "moral vacum". Dan jelas bahwa kehidupan politik tidak bisa dilepaskan dari persoalan moralitas. Persoalan moralitas disini bukan hanya soal aborsi atau euthanasia tapi masalah keadilan dan kemanusiaan juga adalah masalah moral. Tataran peran Gereja justru ada disini. Gereja akan bersuara jika isu moral dan kemanusiaan diingkari oleh para politisi.

Bagi Gereja katolik, masyarakat politik dan otoritas publik dibangun atas dasar martabat manusia. Oleh karena itu, kekuasaan politik dan keterlibatan politik dijalankan dalam batas ruang lingkup norma moralitas.Politik tanpa moral adalah politik yang jelek dan bahkan sangat membahayakan. Maka, ada prinsip yang sangat penting yang harus dipegang oleh semua kita yang terlibat dalam politik yakni prinsip pengabdian kepada kepentingan atau kesejahteraan bersama (bonum commune), yakni soal kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan kedamaian.

Dasar moralitas politik ada pada kepentingan bersama ini. Kepentingan bersama ini tentu saja harus diperjuangkan dan sejauh ia diperjuangkan maka akan menunjukkan ciri kuat untuk menilai seberapa jauh seorang politikus memiliki kredibilitas moral serta integritas pribadi. Prinsip dasar ini pun memiliki muatan yang konkret dan aktual, bukan sekedar rumusan yang abstrak-idealistis, sehingga menjadi kewajiban jika prinsip ini diwujudnyatakan dalam situasi konkret. Dengan demikian, berpolitik itu pertama-tama bukan soal strategi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tapi lebih pada usaha untuk mewujudkan serta menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat umum.

Paus Yohanes paulus II dalam sebuaha kesempatan mengatakan bahwa konsekuensi dari pilihan sikap sebagai seorang Kristiani yang terlibat dalam dunia politik adalah  komitmen untuk menolak kultur kematian, kultur yang tidak menghargai kehidupan manusia, menolak pula nafsu mengumbar kepuasan dan ambisi pribadi, pemenuhan kepuasam ddiri dan sikap egoistik serta penolakan terhadap perang dan kekerasan. Sebenarnya dengan ini Paus ingin mengatakan bahwa dalam berpolitik para politisi harus kembali kepada moralitas.

Para politisilah yang harus dengan sendirinya kembali menegakkan moralitas politik yang sudah carut-marut ini. Para politisi harus mengedepankan integritas, kejujuran dan pengabdian pada kesejahteraan bersama.  Singkat kata, dalam percaturan politik sekarang sangat dibutuhkan moralitas dalam berpolitik dan semakin diharapkan hadirnya politikus-politikus yang bermoral. Moralitas dalam politik dan politikus yang bermoral nyata dalam pengabdiannya demi pencapaian bonum commune.