Formasi Presisi Institusi Polri di Tangan Jenderal Polisi Listyo Sigit

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru  adalah angin segar yang boleh diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. 

Dari pemaparan visi dan misi saat uji kelayan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi III DPR RI, kerangka kemajuan dan orientasi institusi Polri mulai terlihat berbenah. Dari peta besar nahkoda Listyo Sigit, ada kata prediktif, responsif, transparansi, berkeadilan.

Konsep formasi institusi Polri sesuai dengan gagasan Komjen Listyo Sigit tentunya perlu diberi stamina support. Listyo Sigit sudah membuat peta formasi baru dalam tubuh Polri, dan langkah selanjutnya adalah bagaimana hal itu diterapkan melalui kerja sama yang solid dengan masyarakat. 

Dari semua mekanisme yang mengalir terkait proses pencalonan, uji kelayakan, hingga persetujuan di DPR, reaksi masyarakat atas Kapolri yang baru tentu sangat baik dan memuaskan.

Fakta kepuasan dan apresiasi baik ini diperkuat oleh analisis tim Litbang Kompas terkait penilaian warga atas citra institusi Polri dari tahun ke tahun. Menurut catatan Litbang Kompas, selama lima tahun terakhir, citra institusi Polri terus meningkat. Misalnya, pada Januari 2015 warga memberi apresiasi baik atas citra Polri 62,3 persen dan pada Januari 2021 meningkat menjadi 71,0 persen (Kompas, 25/1/2021). 

Angka ini adalah sebuah indeks kemajuan. Dari sini, kita bisa memberi semacam apresiasi di muka -- meski Kapolri terbaru belum bertugas -- bahwa institusi Polri ke depannya mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan orientasi kebangsaan.

Predikitif adalah akurasi kuda-kuda institusi Polri dalam menghadapi masa depan. Pada tahun 2020 misalnya, ada begitu banyak kasus yang melibatkan kehadiran institusi Polri. Pada Oktober 2020, Polri berhadapan dengan massa penentang kebijakan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan oleh DPR. 

Saat itu, aksi saling sikut antar-warga dan pihak aparat keamanan menjadi totonan. Akan tetapi, menariknya, Polri tetap menjaga marwah dan citra baiknya di depan publik. Mereka, boleh dibilang, bijak dalam menangani persoalan. Meski "dihantam" aksi anarkis para pendemo, Polri saat itu tetap tegar, kuat, dan bijak dalam menangani.

Kasus terbaru yang mungkin bisa dijadikan pijakan untuk memberi ekstra apresiasi pada institusi Polri adalah soal penanganan ormas-ormas yang tak tertib. Kehadiran Polri saat menangani ormas-ormas ini dan isu terorisme sungguh menyentuh prospek dan harapan seluruh warga Indonesia. 

Banyak masyarakat yang memberikan ucapan terima kasih atas langkah institusi Polri. Banjir karangan bunga merupakan tanda bahwa ada begitu banyak masyarakat yang menerima hasil baik dari kehadiran institusi Polri.

Di masa pandemi ini, tugas Polri memang semakin meningkat. Beban kerja, dalam konteks pandemi Covid-19 tak hanya bersentuhan dengan wilayah keamanan, tetapi juga soal pengawasan. Tantangan terbesar untuk konteks pandemi ini adalah bagaimana mengawasi pandemi kabar bohong (hoax) yang beredar di masyarakat. 

Berhadapan dengan fenomena ini, skema prediktif dan responsif, hemat saya adalah strategi yang baik untuk diterapkan. Dengan hadir sebagai institusi yang prediktif, Polri mampu mendeteksi secara dini arah dan motif-motif tak baik yang ditembak melalui kabar bohong (hoax) yang beredar.

Dari Tito Karnavian hingga Idham Azis, institusi Polri tentunya sudah mengalami transformasi. Saat ini, masyarakat menaruh harapan besar pada sosok Komjen Listyo Sigit dengan konsep terbaru outlook perjalanan Polri. Listyo Sigit mengunci konsep pelayarannya dalam kekuatan formasi Polri yang Presisi (Prediktif, Resposibilitas, Transparansi, Berkeadilan). 

Dengan formasi presisi ini, Polri mampu bertindak cepat dan tepat, cepat tanggap, terbuka dalam berbagai penanganan persoalan dan tentunya menjunjung tinggi keadilan.

Konteks pandemi memang menjadi latar sulit yang dihadapi Listyo Sigit di awal masa jabatannya. Problem-problem terkait pendemi Covid-19 serta turunan persoalan lain yang lahir daripadanya, menguji formasi kepemimpinan Polri di tangan Listyo Sigit.

Tantangan-tantangan terkait penanganan wilayah dan penertiban warga selama pandemi Covid-19, pengawasan distribusi vaksin, pengawasan dana bantuan sosial (bansos), cybercriminal, pandemi infodemi, dan berbagai jenis persoalan yang diakibatkan oleh kebijakan everything must be done from home menjadi tanggung jawab Polri ke depan.

Untuk formasi internal, Listyo Sigit memang tengah berusaha merampingkan postur Polri. Aksi-aksi personal yang mengatasnamakan institusi Polri, seperti pungutan liar (pungli) dan tambal-sulam aturan saat operasi tilang di jalanan, juga menjadi perhatian serius dalam tubuh institusi Polri. 

Dalam pemaparannya di Komisi III DPR RI, Kapolri terpilih Listyo Sigit berjanji akan membenahi persoalan-persoalan terkait unsur internal ini.

Hal lainnya yang mungkin menjadi sesuatu yang perlu dijaga adalah soal kerja sama dengan pemerintah. Polri sebagai alat keamaman negara sudah semestinya menjalin relasi yang baik dengan institusi pemerintahan. 

Citra ini perlu dijaga agar jutaan mata masyarakat yang memandang tidak menaruh banyak umpan perkiraan yang justru menimbulkan ketidaknyamanan. Kerja sama yang baik menjadi ciri kekuatan negara yang solid. Inilah salah satu senjata dalam membangun sebuah negara -- sinergi antar-lembaga.

Kerja sama lintas institusi dan kewenangan juga harus tetap menjaga independensi. Ada ketakutan bahwa Polri bisa masuk dalam sengkarut partai politik (parpol). 

Sebagai institusi yang kredibel dan independen, formasi presisi (terutama transparansi dan berkeadilan) harus mampu dihidupkan ketika berhadapan dengan pengaruh partai politik. 

Ketika Polri masuk dalam kubangan politik praktis, dengan demikian fokus kerja akan terbagi dan cenderung kurang menyentuh aspek berkeadilan. Maka, semua harapan ini, seyogiyanya mampu dihidupi oleh institusi Polri terutama di tangan Kapolri yang Baru Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo.