Papua tetap menjadi lahan konflik sepanjang sejarah. Lalulintas anak panah dan hujan peluru nyasar, selalu mencicipi korban. Semakin bertambah usia Indonesia, semakin menjadi-jadi tingkat kekerasan dan tumpah darah di wilayah Papua. Pemerintah RI sudah membuat Papua menjadi dekat dan mudah diakses. Infrastruktur dan upaya pemerataan pembangunan sudah terlihat. Akan tetapi, berita warga tertembak, hilang, dan mati tanpa kejelasan status, masih merajalela di Papua. Untuk realitas ini, kita pun bergumam: "Apakah kita sudah mendekati warga Papua ataukah kita hanya membuat mereka dekat?"
Ibarat melempar batu ke kolam (conjuring approachment), cara-cara demikian tidak akan membuat Papua muncul di permukaan. Kita perlu menemukan cara baru untuk mendekati Papua. Jika saya melempar batu ke kolam, pasti ikan-ikan menjadi sangat liar, lari ke mana-mana, dan bersembunyi di balik batu. Akan tetapi, jika saya melempar roti, ikan-ikan akan berkerumun.
Mendekatkan Papua
Langkah Pemerintah Republik Indonesia (RI) "menyambangi" Papua sebagai salah Provinsi di negeri ini adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Apresiasi ini, sejatinya lebih "melek" di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari upaya pembenahan infrastruktur, perlindungan hak asasi manusia (HAM), hingga upaya pengembalian aset-aset Papua dari tangan-tangan asing sungguh mengalami tahap kemajuan.
Dengan kata lain, upaya Pemerintahan Jokowi, sejatinya sudah membuat Papua terasa dekat. Contoh paling konkrit adalah pembenahan infrastruktur. Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, perioritas utama yang menjadi tanggung jawabnya adalah penataan ekonomi. Bagi Jokowi, pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia masih berat sebelah. Semua pembangunan dan sistem sirkulasi ekonomi beberapa tahun belakangan, cenderung berpusat di Pulau Jawa.
Ketika Jokowi tiba di pucuk pemerintahan, Papua masih terasa jauh sebagai tempat yang bisa dijangkau. Hal ini dilatarbelangi oleh ketiadaan infrastruktur yang memadai. Pembangunan Papua dari segi infrastruktur masih tertinggal dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Alhasil, karena kurangnya akses dan pembangunan yang cenderung bergelombang, membuat masyarakat Papua seringkali terlibat konflik.
Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada periode 2004-2008 menyebutkan bahwa upaya mendekatkan Papua dengan pembenahan birokrasi, pemerataan pembangunan-ekonomi, dan revitalisasi otonomi daerah belum mampu mengatasi konflik yang mengakar. Menurut penelitian LIPI, ada empat akar konflik yang seringkali terjadi di Papua, yakni proses integrasi Papua ke Indonesia yang bermasalah, kekerasan oleh negara dan pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan marginalisasi warga asli Papua. Dari catatan Tempo -- mengutip laporan terbaru LIPI pada 2017 -- keempat akar masalah ini belum terselesaikan.
Akan tetapi, hemat saya, beberapa akar masalah, seperti kegagalan pembangunan dan integrasi Papua ke Indonesia sudah mampu dibenahi oleh Pemerintah RI. Proposal masyarakat Papua untuk membentuk beberapa provinsi baru tentunya sudah masuk dalam proyek perencanaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal lain yang bisa terlihat adalah bagaimana akses ke seluruh wilayah Papua bisa terkoneksi dengan baik dengan adanya pembenahan infrastruktur yang memedai. Inilah beberapa catatan terkait laju akselerasi Papua selama ini.
Sebelumnya, kita menyaksikan jurang yang tajam memisahkan wilayah Papua dari kesatuan Indonesia. Di bidang ekonomi, misalnya, Papua mengalami gap yang cukup lebar. Harga barang kebutuhan pokok (sembako), kadang membuat Papua menjadi bagian yang terpisahkan dari Indonesia. Dengan proyek tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, jurang ekonomi yang selama ini menganga, justru dijembatani dengan baik. Pada tahap ini, Pemerintah RI mampu mendekatkan Papua.
Mendekati Papua
Proyek mendekatkan Papua tentunya sudah bisa diapresiasi. Dengan pembenahan sistem otonomi daerah dan pembangunan yang merata, Papua merasa semeja dengan Indonesia. Banyak masyarakat mengapresiasi langkah pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang pro pembangunan dan kemajuan rakyat Papua. Lalu, pertanyaannya: "Kenapa masih ada konflik?"
Kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan salah satu wadah penampung aspirasi masyarakat Papua. Melalui MRP, isu-isu seputar pembangunan, korupsi, diskriminasi, marginalisasi, keamanan, dan kebebasan politik, dikelola  dan disuarakan. Dalam hal ini, kehadiran MRP, semacam menjadi badan penghubung dialog antara rakyat Papua dan Pemerintah RI.
Lalu, bagaimana komunikasi antara pusat dan Papua selama ini? Sepanjang 2002-2020, Jakarta telah menggelontorkan dana Rp 126,99 triliun untuk pembenahan Papua. Dana ini, jika dikalkulasi, hampir setara dengan dua persen Dana Alokasi Umum Nasional. Dana-dana ini kemudian disebarkan ke seluruh wilayah Papua dengan prospek pembangunan dan peryelesaian berbagai persoalan segera teratasi. Dalam hal ini, pemerintah sigap dalam mendekatkan Papua, akan tetapi, sama-sekali tak menyentuh hati warga Papua. Korupsi, kemiskinan, lemahnya pendidikan, dan meningkatnya tindakan kriminal, menunjukkan bahwa dana-dana yang diupayakan tak mampu mendinginkan hati masyarakat Papua.
Apa yang menjadi persoalan sebetulnya? Kenapa konflik selalu saja terjadi di Papua padahal bantuan apapun sudah dikerahkan? Apakah kehadiran TNI di Papua kurang memberi rasa aman? Bukankan pemerintah sudah bekerja keras untuk menenangkan Papua? Berdasarkan catatan Amnesty International, sepanjang Januari 2010-Februari 2018, ada 69 warga Papua yang menjadi korban kekerasan di luar hukum (unlawful killing). Hal ini menunjukkan bahwa dana sebesar apapun tidak mampu "membeli hati" rakyat Papua (Tempo, 11/29/2020).
Dari sini, kita bisa memahami bahwa persoalan utama di Papua adalah soal relasi. Selama ini, model pendekatan yang digunakan oleh aparat cenderung bersifat represif. Kekuatan keamanan justru membuat warga Papua merasa tidak aman dengan lingkungan sekitar. Masyarakat Papua justru dihantui tayangan akrobat militer dan unsur kekerasan. Inilah yang membuat masyarakat Papua semakin garang dan sering melepaskan anak panah.
Apa yang perlu, tentunya soal pendekatan yang lebih menyentuh hati (soft approach). Ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua, sejatinya bisa lebih dibuka selebar-lebarnya, agar semua aspirasi dan uneg-uneg bisa didengar, dibahas, dan dicari bersama jalan keluarnya. Boleh saja, pemerintah perlu merangkul MRP yang selama ini dicap sebagai organisasi pemberontak. Upaya merangkul basis rawan pemicu konflik seperti MRP, hemat saya mampu menurunkan tensi konflik berkepanjangan di wilayah Papua.
Kadang, dalam mengupayakan perdamaian, kita kekurangan amunisi. Kadang, kita kekurangan bekal dan strategi. Dan, ketika hal itu terjadi, saat itulah kita perlu rendah hati dan membuka ruang dialog. Tujuannya, agar semua tak hilang karena ambisi masing-masing menyelesaikan sesuatu dengan cara, strategi, dan opini pribadi atau kelompok. Maka, duduk bersama, mendengar, berdalog, berdiskusi, berkomentar, dan berdebat adalah cara-cara terbaik dalam menyelesaikan konflik.
Papua adalah Indonesia. Dengan susah payah, kita merebut Papua dari cengkeraman asing. Ketika Papua berhasil menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tugas selanjutnya adalah bagaimana membuat Papua itu sendiri merasa aman dan damai (at home). Persis di sinilah letak titik refleksi kritis kita sebagai warga negara yang menyatu dalam keberagaman. Kekuatan kita sebagai sebuah negara sejatinya terletak pada keberagaman dan keunikan. Cara mempertahankannya, tentunya, tidak lari jauh dari duduk bersama, mendengar, dan menyepakati.
