"BBM Oplosan" sudah lama beredar di pasar ritel Indonesia. Ada dua BBM Oplosan yang sudah ramah di tubuh kendaraan dan murah di benak masyarakat, yakni BBM jenis Premium dan BBM jenis Pertalite.
Keduanya saya sebut "BBM Oplosan" karena tak sesuai standar lingkungan dan standar ketentuan hukum. Ini artinya, pemerintah telah lama memberi makan kendaran kita dengan minuman beracun.
Jika beracun, apakah pemerintah lalai? Perhatikan, di satu sisi, Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20/2017 melarang penggunaan BBM dengan kadar emisi gas beracun terlalu tinggi.
Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah mengiyakan jenis BBM tak sesuai standar beredar di masyarakat selama ini. Pemerintah justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.
Isu penghilangan bahan bakar minyak jenis Premium dari pasar ritel nasional jadi heboh. Di tengah masa pandemi, bahan bakar jenis Premium diperdebatkan karena dianggap tak ramah lingkungan. Emang sejauh ini bahan bakar minyak jenis Premium gak ramah? Berarti PT Pertamina selama ini kurang teliti menghidangkan bahan bakar jenis Premium.
Diskusi memang sempat memanas. Di Senayan, DPR sempat menyentil, menyoal, dan mendesak, bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dihilangkan dari peredarannya. Tak hanya, BBM jenis Premium, BBM jenis Pertalite juga dimejakan. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) pada akhir Agustus lalu sempat gaduh menyoal keduanya.
Katanya, dua jenis BBM ini (Premium dan Pertalite) tergolong "BBM kotor." Masa? Pertalite dan Premium menurut Menteri Lingkungan Hidup mempunyai kandungan "research octane number" (RON) yang rendah.
Hal senada juga disampaikan pihak PT Pertamina (Persero). Menurut Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, Premium dan Pertalite tak sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20/2017.
Apa yang dilangkahi Premium dan Pertalite dari Permen LHK ini? Ketentuan Permen LHK menyebutkan bahwa standar minimal RON 91 harus sesuai dengan standar Euro IV. Artinya apa? Artinya, jika kadar oktana suatu jenis BBM semakin tinggi, maka emisi gas yang dibuang akan semakin rendah. Hal ini justru tak menyebabkan polusi dan lari ke isu tak ramah lingkungan.
Lalu bagaimana dengan Premium dan Pertalite? Memangnya kandungan oktana (RON) Premium dan Pertalite itu berapa? Tak terlalu jauh sebetulnya. Bahan bakar minyak jenis Premium, misalnya punya kandungan oktana RON 88 dan Pertalite RON 90. Hasil ini tentu tak sesuai standar Euro IV dan ketentuan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makanya, diperdebatkan!
Dari segi sistem kerja, Premium dan Pertalite mungkin bagus untuk stamina dan perawatan kendaraan. Akan tetapi, emisi gas pembuangan yang dihasilkan justru mengikis harmoni lingkungan. Lalu, bagaimana selama ini?
Selama ini, pasar ritel justru menjual produk tak layak. Oplosan jenis Premium dan Pertalite sudah ramah kendaran dan pemilik kendaraan, tapi menggangu kenyamanan lingkungan hidup. Kan begitu.
Apa yang menarik bahwa catatan soal bahaya BBM jenis Premium dan Pertalite berbanding terbalik dengan kurva konsumsi pasar. Dari audit beberapa "oil station" (Pom Bensin), konsumsi Premium dan Pertalite malah paling besar dibandingkan dengan jenis BBM lainnya. Maka, hal ini perlu diperhatikan dengan baik. Berarti selama ini, BBM jenis "oplosan" ini sudah ramah sama konsumen.
Dirut PT Pertamia, Nicke, dalam sesi Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI menyebutkan bahwa Indonesia selama ini sama dengan beberapa negara Asia dan Amerika Latin lainnya. Bangladesh, Mongolia, dan Kolombia misalnya, masih menggunakan BBM dengan kadar RON di bawah standar. Sedangkan, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam sudah lama memakai BBM RON 91.
Ambisi pengadaan BBM berstandar dengan kualitas jernih, hemat saya, masih jauh dari ekspektasi bangsa ini. Jika ekonomi masyarakat sejahtera, ya sah-sah saja kita bahas kebutuhan berstandar. Selama ekonomi masyarakat masih merangkak di level standar (pas-pasan), cukup sulit untuk berimajinasi soal BBM kualitas jernih dan mahal.
Saya malah berpikir demikian. Jika isu soal penghapusan Premium dan Pertalite tetap rewel dibicarakan, bagaimana dengan ongkosnya ke depan? Masyarakat memang tak tahu betul soal seluk-beluk kandungan gas emisi pada dua jenis BBM yang beredar. Yang terpenting buat masyarakat adalah soal apakah BBM yang dipasarkan ramah dompet/ongkos atau tidak. Jika gak ramah ongkos, pasti tak diburu.
Jika Premium dan Pertalite dihapus dari etalase pasar, maka subsidinya harus dialihkan, misalnya ke Pertamax. Tujuannya, ya biar tetap bisa dijangkau (cheap). Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah soal mekanisme penghapusan. Di masa pandemi ini, stamina konsumsi masyarakat cukup lesu. Takutnya, masyarakat justru dipersulit ketika mau membutuhkan BBM.
Terus bagaimana setelah Premium dan Pertalite dihapus? Apakah Pertamax tetap duduk di kurs harga yang tinggi? Jika demikian, bukankah ini membuat masyarakat nantinya ricuh? Wong udah stamina ekonomi lesu, jangkuan kebutuhan BBM malah dipersulit.
Ini salah satu bahaya yang perlu dilihat lebih jeli terkait isu penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite. Kita ingin masyarakat tetap memenuhi kebutuhannya dengan baik terutama di masa krisis ini.
Apa yang perlu jika Premium dan Pertalite dihapus dari peredaran pasar adalah soal pengalihan subsidi. Jika subsidinya dialihkan ke Pertamax, dijamin masyarakat tak rewel membantah. Yang penting ketika dialihkan, pemerintah perlu menurunkan ongkos Pertamax agar dijangkau beli.
Memang, isu penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite dari peredaran pasar digenjot terus karena mengena dengan momen yang ada sekarang. Di tengah pandemi, konsumsi pasar cenderung menurun. Maka, saatnya paling tepat menghilangkan BBM jenis Pertalite dan Premium dari peredaran pasar. Mungkinkah?
