Ada yang bilang keharmonisan dalam tubuh PT Pertamina diganggu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aib kok dibilang harmonis? Keharmonisan macam apa yang tengah diganggu Ahok? Jika mafia, rente, dan ketidakefisienan rumah tangga Pertamina seperti yang disebut Ahok merasa dikuliti, apakah masih bisa disebut harmonis? Harmonis itu soal kerterbukaan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama (welfare).
Lalu, apa yang tengah dilakukan Ahok sebetulnya? Apakah Ahok tengah membongkar "aib" PT Pelat Merah sehingga heboh diperbincangkan? Apakah cara Ahok mengaudit rumah tangga Pertamina bisa dibilang membongkar aib? Jika media menyebutnya aib, saya justru menyebutnya bangkai - bangkai yang lama tak tercium. Jika apa yang disampaikan Ahok itu memang benar, maka publik patut mencurigai bahwa Pertamina sebetulnya tengah menyembunyikan bangkai. Ahok mencium bangkai dan memperlihatkan itu kepada publik, biar publik ikut menyaksikan bangkai yang lama disembunyikan.
Beberapa portal berita online gencar membahas Ahok. Jagat maya pun dibuat heboh. "Ahok Bongkar Aib Pertamina," begitu judul berita salah satu media online. Saya kemudian menelusuri inti pemberitaan dan dan mencari apa yang dimaksud dengan 'aib' yang dikelola bahasa media. Saya lalu menemukan video Ahok bicara soal urusan rumah tangga PT Pertamina di laman berita CNN Indonesia. Di sana, Ahok membeberkan profil Perusahaan Pelat Merah secara transparan. Ia melakukan apa yang menjadi kewenangannya. Mengaudit, memberi informasi, dan meminta input. Bukti transparansi tata kelola kerja Pertamina.
Menurut Ahok, sebetulnya ada yang aneh di dalam tubuh PT Pertamina. Misalnya, ia menyentil soal lobi-lobi posisi jabatan direksi yang cenderung merupakan titipan menteri-menteri, lalu soal gaji yang tidak sesuai posisi dan jabatan direksi, soal akuisisi minyak di luar negeri yang muncul dari utang, dan pembangunan kilang minyak sendiri yang selalu ditolak. Ahok berujar: "Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang." Betul Pak Ahok, "Pelat Merah lagi Zona Merah!"
Bagi saya, Ahok memang orang yang tepat. Ia dipilih untuk tujuan yang tepat. Kala awal penunjukannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Indonesia, kita bisa menyaksikan begitu banyak mafia yang kelabakan. Bagaimana tidak, orang yang dicap "frontal" itu memang ditakuti banyak orang, lebih-lebih mereka yang punya "simpanan" dan "suka main kucing-kucingan." Ini sosok pemimpin, hemat saya. Ia bekerja untuk semua. Ia berpikir menyeluruh. Ia transparan.
Jika tak bermasalah, tentu kehadiran Ahok bukanlah sebuah "ranjau" yang perlu ditakuti. Ketika Ahok mulai bersih-bersih, ia justru dihajar hujat. Apa yang salah? Bukankah semuanya ini perlu diketahui publik? Untuk apa didiamkan? Lagipula, PT Pertamina itu jenis Badan Usaha Milik Rakyat yang dikelola pemerintah. Prospeknya juga, tentunya untuk kesejahteraan bersama. Lalu apa yang salah? Apakah salah jika diaudit secara publik? Bukankah ini bagian dari transparansi tata kelola badan usaha?
Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dijelaskan mengenai berbagai poin berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sebuah badan usaha. Pasal 14 (huruf h) misalnya, mengatakan bahwa Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini, antara lain soal pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Maka, di sini jelas bahwa Ahok melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Menurut Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Ahok sebetulnya tengah melaksanakan apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Arya mengatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir juga menuntut hal yang sama persis seperti yang dikemukakan Ahok. Sejak pengangkatannya sebagai Komut PT Pertamina, Ahok memang ditugaskan untuk bersih-bersih file-file yang menghambat loading Pertamina.
Ada beberapa hal yang mungkin bisa dikritisi soal klaim bahwa Ahok tengah "membongkar aib Pertamina." Pertama, sebetulnya pernyataan Ahok soal audit Perusahaan Pelat merah itu tak terlalu digembar-gembor seheboh sekarang. Tagline media-lah yang membuat heboh. Diaudit aja malah dibilang membuka "aib." Kata "aib" tentunya membuat "clicking rate" semakin menanjak dan orang dibuat penasaran. Akan tetapi, di sisi lain baik juga tajuk berita dibuat penasaran agar publik ikut bersuara.
Kedua, hemat saya, Ahok tengah menjelaskan kepada publik soal profil PT Pertamina secara menyeluruh -- termasuk sesuatu yang menjadi rahasia umum. Apa yang dijelaskan Ahok adalah soal profil Pertamina yang dulu dan sekarang. Biar transparan. Dan ketiga, Ahok sebetulnya tengah meminta evaluasi dan input dari masyarakat Indonesia soal Pertamina sebagai salah salah satu Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal ini, lagi-lagi Ahok bersikap transparan dalam mengelola aset titipan negara. Tiga hal ini menurut saya tengah digotong Ahok melalui pernyataannya.
Jika semua pernyataan Ahok diaudit, kita perlu mengacungkan jempol dan menyematkan tagar dukung Ahok. Jika tidak, kita akan kehilangan orang berani dan transparan di negeri ini. Stok orang bersih seperti Ahok sebetulnya wajib mendapat support, bukan sebaliknya "diadili." Beberapa orang yang kupingnya memanas ketika Ahok bicara soal audit PT Pertamina adalah orang-orang mapan dan nyaman -- mapan dan nyaman karena tidak ada yang berani mengaudit. Mereka tak mau diganggu. Oleh karena itu, mereka cenderung diam saat melihat perilaku kotor di tubuh Pertamina.
Pernyataan Ahok, hemat saya, merupakan sebuah contoh yang baik bagaimana seorang pemimppin seharusnya bekerja. Saya mengamini bahwa sinergi itu perlu dalam sebuah rumah tangga, apalagi rumah tangga segede Pertamina. Tapi, jika kerja samanya mengarah ke kantong pribadi dan kepentingan segelintir orang, maka wajib hukumnya untuk diaudit. Wajib dibongkar, wajib digeledah. Kita ingin semua aset negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Ahok bekerja untuk visi dan misi itu.
Jika ada orang yang berkoar atau berencana melaporkan ke Presiden Jokowi bahwa Ahok mengganggu keharmonisan, itu berarti ia kurang gentel. Masa dikit-dikit lapor. Jika memang pernyataan Ahok salah coba ditantang. Jangan main lapor-lapor kayak anak baru masuk sekolah. Jika pernyataan Ahok memang salah, coba diperlihatkan salahnya dan bagaimana seharusnya dijelaskan. Tujuannya bukan supaya semua file Pertamina diketahui publik, tetapi tentu ini demi tata kelola badan usaha yang transparansi, bertanggung jawab, dan mendidik.
Ahok sebetulnya tengah mengaudit tameng yang katanya harmonis di tubuh Pertamina. Apa yang diklaim harmonis oleh segelintir orang dengan "mendiamkan" persoalan, bagi saya adalah kejahatan besar. Bagaiman kelola Badan Usaha Milik Bersama, dipakai untuk kesejahteraan satu-dua orang saja? Kan begitu yang terjadi pada tubuh Pertamina. Sistem pengajian yang tidak efisien dengan prospek profit perorangan merupakan bentuk ketidakdewasaan kita dalam mengemban tugas yang dipercayakan rakyat.
Saya justru bersyukur bahwa PT Pertamina tahu diri. Pertamina tahu diri karena ada orang yang berani mengaudit dan mengevaluasi tata kelola kerjanya sendiri. Itu artinya, Pertamina menuju "maturity outlook." Pertamina tak perlu mengundang jauh-jauh KPK atau badan pengawas lainnya untuk mengaudit kinerjanya sendiri. Mereka bisa mandiri. Itu terbukti dari upaya mempertanggungjawabkan dan mengevalusi rumah tangga sendiri.
Kita juga perlu mengkritisi reaksi-reaksi dari orang-orang di sekitar Ahok yang hidup, makan, dan berproses di tubuh Pertamina. Apakah ada yang berani membenarkan pernyataan Ahok atau setidaknya mendukung apa yang disampaikan Ahok? Buktinya, semua diam. Bahkan ada yang mengatakan merasa terganggu.
Mereka yang terganggu justru merasa keharmonisan yang sudah berpuluh-puluh tahun dirajut di dalam tubuh Pertamina malah diobrak-abrik dan dilucuti di depan publik. Wajar jika orang mengklaim pernyataan Ahok adalah "membongkar aib," karena memang ada yang ditutup-tutupi selama ini. Ingat Ahok hadir untuk "bersih-bersih" rumah tangga Pertamina biar bebas dari mafia, rente, dan korupsi.
Sekali lagi, tindakan Ahok tidak lain merupakan bentuk transparansi dalam tata kelola badan usaha. Apalagi Badan Usaha Milik Negara. Publik tentunya perlu mendengar, melihat, dan mengetahui bagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Pertamina dikelola oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab. Jika tak mau diaudit dan dievaluasi, itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Jika tak mau keharmonisan diganggu, jangan menyimpan aib. Kira-kira demikian!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H