Saatnya Berubah? Evaluasi Relevansi Kebijakan Subsidi BBM di Era Modern

2. Pendataan penerima BLT BBM

Pendataan penerima BLT BBM perlu dilakukan dengan mengumpulkan data para calon penerima BLT tersebut. Namun, hingga saat ini pemerintah masih terkendala dalam pengumpulan data. Tantangan lainnya adalah kontinuitas pemutakhiran data yang masih terbukti dengan adanya indikasi salah sasaran penerima bantuan. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat.

3. Penyesuaian harga BBM bersubsidi protektif

Bauran kebijakan ini bergantung pada ICP. Penyesuaian harga protektif diterapkan ketika ICP turun di bawah asumsi ICP dalam RAPBN. Apabila hal tersebut terjadi maka pemerintah dapat menurunkan harga BBM dengan menambah 0,5% tarif PPN untuk BBM dalam rangka proteksi keuangan negara. Apabila ICP naik di atas asumsi ICP dalam RAPBN, pemerintah dapat memberikan subsidi agar masyarakat tetap dapat menjangkaunya.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemerintah masih harus terus membenahi kebijakan subsidi BBM dengan reformasi kebijakan dan bauran kebijakan agar dapat memaksimalkan outcomes serta meminimalkan eksternalitas kebijakan subsidi BBM. Selain itu, perlu adanya sinergi antarlembaga pemerintah agar reformasi dan bauran kebijakan subsidi BBM dapat terlaksana sehingga menjadi sebuah kebijakan yang relevan dan efektif mengikuti perkembangan zaman.