Rencana pembebasan uang sekolah untuk siswa negeri dan swasta di Jakarta pada tahun 2025 menjadi kabar yang menarik bagi masyarakat DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan sekolah gratis di DKI Jakarta mulai Juli 2025 mendatang, Â menjadi salah satu program prioritas yang disepakati oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Program ini mencakup semua jenjang pendidikan, dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dikutip dari KumparanNews (3 November 2024), Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi sudah menandatangani MoU untuk pelaksanaan sekolah gratis bagi siswa SD, SMP, hingga SMA pada tahun 2025, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Reaksi masyarakat terhadap kebijakan sekolah gratis pada tahun 2025 menunjukkan respons yang beragam, dan mencerminkan harapan serta kekhawatiran yang saling bertentangan.
Masyarakat menilai bahwa kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap situasi pendidikan yang masih menghadapi ketimpangan. Banyak siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa bersekolah di institusi swasta karena tidak diterima di sekolah negeri. Di sekolah swasta, tidak, mereka justru tidak mampu membayar uang sekolah yang berakibat pada terhambatnya akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Harapan dan Skeptisisme Masyarakat
Banyak orang tua dan siswa menyambut positif kebijakan ini. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk mengurangi beban finansial yang selama ini menghambat akses pendidikan. Pendidikan gratis diharapkan dapat memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus khawatir tentang biaya.
Namun, tidak semua reaksi bersifat positif. Sebagian masyarakat masih merasa skeptis terhadap keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini. Ada anggapan bahwa program pendidikan gratis hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sekolah-sekolah kemungkinan akan tetap mengenakan biaya tersembunyi atau meminta sumbangan yang dapat membebani orang tua.
Informasi detail belum diketahui mengenai mekanisme pembiayaan sekolah negeri dan swasta bagi siswa oleh pemerintah. Apakah ada kriteria sekolah swasta yang akan mendapat pembiayaan dari pemerintah, atau itu berlaku bagi semua sekolah swasta di Jakarta.
Dampak Positif dan Negatif
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengurangi angka putus sekolah. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, anak-anak dari berbagai latar belakang diharapkan dapat bersaing dalam dunia kerja di masa mendatang.
Namun, ada juga kekhawatiran bahwa keberadaan sekolah gratis akan membuat masyarakat merasa cukup mengakses pendidikan sampai tingkat tertentu saja dan tidak mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Baca juga:Â Plus Minus Pencalonan Kepala Daerah oleh Parpol
Transparansi dan Komitmen
Keberhasilan implementasi program ini akan sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi penerus bangsa.
Di satu sisi, rencana ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi semua orang dan harapan untuk masa depan pendidikan yang lebih baik.
Sikap skeptisisme masyarakat akan menjadi sebuah tantangan dalam implementasinya. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada transparansi dan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses pendidikan tanpa beban biaya tambahan. Dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan mulia dari kebijakan tersebut.***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
