Plus Minus Pencalonan Kepala Desa Melalui Partai Politik
Di salah satu media online, muncul isu mengenai pencalonan kepala desa melalui jalur partai politik. Isu ini disampaikan oleh Partai Golkar. Isu ini  mulai dihembuskan sebagai argumen yang mendukung sistem sebagai langkah untuk meningkatkan legitimasi dan profesionalisme dalam pemerintahan desa.
Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai dampak negatif yang mungkin timbul dari pengaruh politik dalam pemilihan kepala desa. Kekhawatiran ini bukan tidak mungkin jika melihat hasil analisa masyarakat awam tentang baik dan buruknya pencalonan kepala desa melalui jalur partai politik berikut ini. Â
Kelebihan Pencalonan Melalui Partai Politik
Legitimasi dan dukungan politik dipandang sebagai bentuk dukungan yang kuat dari partai. Hal ini dianggap dapat meningkatkan legitimasi kepala desa di masyarakat. Dukungan yang kuat terhadap calon kepala desa dapat terjadi dalam bentuk jaringan relasi yang lebih luas dan dukungan dari basis pemilih yang lebih besar.
Dukungan ini dapat dianggap sebagai cara bagi calon kepala desa untuk mempermudah aksesnya pada sumber daya yang yang diharapkannya. Tujuannya agar program-program pemerintah dapat dimanfaatkan bagi pembangunan desa.
 Jika pencalonan dilakukan melalui partai politik kemungkinan akan ada pengaturan yang lebih ketat dalam proses pemilihan.Â
Partai akan diposisikan sebagai pengawas untuk memastikan transparansi dan adil dalam pemilihan kepala desa. Dalam kondisi yang ideal, pencalonan ini dapat membantu mengurangi praktik-praktik negatif seperti politik uang atau intimidasi selama kampanye.
Berkaitan dengan profesionalisme dalam pemerintahan desa, seorang calon kepala desa yang diusung oleh partai politik dipilih dari orang-orang yang memiliki pengalaman dengan latar belakang politik atau pemerintahan. Harapannya, calon-calon tersebut membawa perubahan positif dan inovatif dalam mengelola pemerintahan desa melalui visi dan misi mereka.
Kekurangan Pencalonan Melalui Partai Politik
Berdasarkan pengalaman dalam pemilihan kepala daerah, terdapat politisi yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu kekhawatiran utama dalam pencalonan kepala desa melalui partai politik adalah munculnya prioritas kepentingan-kepentingan partai daripada kepentingan masyarakat. Tak pelak, situasi ini bisa menyebabkan kebijakan yang diambil tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Sebagaimana diketahui bahwa persaingan antar calon yang diusung oleh partai politik berpeluang untuk menciptakan ketegangan sosial di tingkat desa. Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan partai politik dalam pemilihan kepala daerah sering kali berujung pada konflik dan kekerasan akibat factor rivalitas antar kelompok pendukung.
Di sisi lain, partai politik sering kali memiliki kepentingan tertentu yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat desa. Hal ini berpotensi dapat menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala desa dipengaruhi oleh kepentingan elit politik, bukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat setempat.
Kesimpulan
Pada dasarnya, jika pencalonan kepala desa melalui jalur partai politik dilakukan dengan cermat dan profesional, sejumlah keuntungan akan didapat berupa: legitimasi, dukungan politik, dan profesionalisme dalam pemerintahan.
Namun, risiko-risiko seperti pengabaian kepentingan masyarakat, potensi konflik sosial, dan pengaruh negatif dari politisi harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan mekanisme pengawasan dan transparansi yang ketat jika sistem ini diterapkan, Semu aitu dilakukan agar tujuan utama dari pemilihan kepala desa, yaitu kesejahteraan masyarakat, tetap terjaga.*
