Tantangan yang sulit dan kompleks ini tidak mungkin ditanggungjawabi BPJS Kesehatan sendirian. Ketua DJSN dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, 25 Maret 2015 juga mengungkapkan bahwa terkait lonjakan peserta telah menyebabkan BPJS Kesehatan terjebak bersikap responsif. DJSN juga kesulitan mendapatkan akses informasi keuangan dari BPJS Kesehatan.
Beberapa pihak mungkin memilih bersikap “anggun” disamping mencoba tidak hendak mengakui ada kekurangan dan kelemahan laten yang riskan dan perlu segara dilakukan perubahan dan perbaikan secara fundamental. Padahal, para petinggi sebenarnya diyakini telah sangat memahami … Mungkin berharap masalah-masalah akan terselesaikan dengan sendirinya ….Permasalahan yang sejati bukan selalu yang muncul dipermukaan. Bukan kesulitan pendaftaran, antrian untuk memperoleh pelayanan atau pasien terabaikan, terlantar. Bahkan juga bukan hanya potensi defisit BPJS Kesehatan dengan risiko ditanggulangi melalui menaikkan premi dan/atau mengurangi manfaat.
Masalah-masalah umumnya tidak berdiri sendiri tetapi terkait banyak aspek yang sifatnya interdependensi. Aspek-aspek dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan meliputi: (1) aspek regulasi/peraturan perundang-undangan; (2) aspek kepesertaan; (3) aspek manfaat dan iuran; (4) aspek pelayanan kesehatan; (5) aspek keuangan; dan (6) aspek kelembagaan dan organisasi (Peta Jalan Menuju JKN 2012-2019).
Keterbatasan sudut pandang pada evaluasi secara parsial dan statis terhadap masalah yang kompleks dapat menghasilkan rekomendasi solusi yang berbeda. Maka perlu dilakukan evaluasi sebagai kesatuan sistem kesehatan agar diperoleh gambaran faktual secara utuh dalam dinamika kontinuum. Tetapi ketika masalah menjadi makin kompleks dan sulit diselesaikan, dan ketika terjadi efek non-linear dan timbul respons yang tak terduga, maka sangat sulit merancang intervensi kebijakan yang efektif (Sterman, 2016). .
Jangan kehilangan momentum untuk berubah dan melakukan perubahan …
Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi banyak masalah dan tantangan yang mengancam masa depan JKN untuk mencapai tujuannya. Tujuan program JKN adalah mencapai cakupan universal, yaitu untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia: INDONESIA SEHAT.
Untuk mencapai cakupan universal dibutuhkan sistem kesehatan yang kuat, efisien dan dikelola secara baik, selain sistem pembiayaan kesehatan yang mampu memberi perlindungan bagi penduduk dari kesulitan keuangan (WHO, 2012).
Sistem kesehatan mencakup organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana dalam kegiatan kesehatan. Memperkuat sistem kesehatan berarti mengatasi berbagai kendala utama di setiap sektor tersebut. Tanpa penguatan sistem kesehatan, program JKN akan terancam keberlanjutannya. Kapasitas keuangan yang cukup kuat juga tidak mampu membiayai program jaminan bila sistem kesehatan lemah dan tidak efektif karena tidak dikelola secara baik.
Masalah yang muncul di lapangan mempunyai latar belakang yang kompleks, sehingga sulit diselesaikan tanpa perubahan dan perbaikan fundamental pada sistem kesehatan yang lemah. Atau … adakah yang berani menyatakan sebaliknya bahwa sistem kesehatan nasional sudah cukup baik dan kuat … tidak perlu perubahan perbaikan fundamental, reformasi...
Gerakan moral aksi damai perjuangan para dokter muda di depan Istana Presiden bukan untuk kepentingan individual para dokter melainkan demi masa depan JKN. Gerakan moral yang didorong oleh serotonin dan adrenalin para dokter muda ini tentu telah dilihat, didengar, dirabarasakan dan dipahami oleh masyarakat maupun para petinggi terkait. Rekam kamera pembacaan "Memo Untuk Presiden" bukan sekedar gelar tayangan indah untuk dibiarkan berlalu begitu saja ...Jangan kehilangan momentum menjadi kepedulian dan berkontribusi serta berjuang bersama untuk ADVOKASI JKN…
[caption caption=""MEMO UNTUK PRESIDEN" -- Restuti Saragih, Aksi Damai Dokter Indonesia Bersatu, 29 Februari2016. Lokasi: Depan Istana Negara-Monas. Photo credit Dr.Anandia Yuska,SpOG"]
