Agar calon peserta tidak mendaftar ketika sakit, maka dilakukan perubahan ketentuan masa aktivasi kartu peserta menjadi 7 hari setelah membayar iuran pertama (BPJS Kesehatan, 17 Oktober 2014)[20] dan diubah lagi menjadi 14 hari (BPJS Kesehatan, 24 April 2015).[21] Kebijakan ini tentu tidak efektif bagi peserta dengan kondisi kronik.
Apakah perlu dipertimbangkan kebijakan urun biaya untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, seperti dinyatakan dalam UU No.40/2004 Pasal 22 ayat 2? Tetapi, penyalahgunaan pelayanan mungkin lebih banyak dijumpai di sisi pemberi pelayanan. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Prof Dr dr Akmal Taher SpU(K) juga mengungkapkan banyak rumah sakit yang melakukan tindakan medis tidak penting dengan tujuan hanya untuk meraup keuntungan saja."[22]
Tahun 2014 terjadi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp3,3 triliun. Potensi defisit ahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 11 triliun. Diungkapkan bahwa defisit disebabkan karena sebagian besar peserta mandiri baru mendaftar menjadi peserta ketika sakit, selain dipicu oleh moral hazard dari sekelompok masyarakat mampu (peserta mandiri?) yang memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan karena ingin mendapat keuntungan.
Hingga Januari 2015 terdapat 9,8 juta peserta mandiri atau sebesar 7,22% dari total peserta BPJS Kesehatan sebesar 135,7 juta orang.[23] Peserta mandiri yang proporsinya 7,22% ini tampaknya telah menjadi penyebab defisit anggaran BPJS Kesehatan. Diungkapkan bahwa akibat ulah sekelompok masyarakat peserta mandiri, jumlah klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan membengkak dan diperhitungkan mencapai 600% dari total iuran peserta mandiri.[24]
Kedepan, tahun 2016, BPJS Kesehatan ingin mengatasi missmatch secara terstruktur. BPJS Kesehatan minta Pemerintah menaikkan iuran peserta PBI dari Rp19.225 menjadi Rp27.500 - Rp 40.000 per orang per bulan.[25],[26] Untuk pekerja penerima upah, BPJS Kesehatan mengusulkan perubahan pengali pendapatan tidak kena pajak (PTKP), dari 2 kali menjadi antara 5 hingga 7 kali PTKP, tetapi saat ini sedang dibahas untuk 3 kali PTKP. Selain mengubah batasan atas, juga diusulkan batas bawah iuran peserta PPU ialah 4,5% kali upah minimum tiap daerah.[27]
Apakah defisit BPJS Kesehatan dapat diatasi hanya dengan menaikkan iuran peserta?
Salam hormat jabat erat.
Kris Kirana | 27 Juli 2015
----------
1. Noviani A (2015). Klaim Membengkak, Neraca Keuangan BPJS Terancam Defisit Rp6 Triliun. Bisnis.com [Online] 4 Jun. Available from: http://finansial.bisnis.com/read/20150604/215/440302/klaim-membengkak-neraca-keuangan-bpjs-terancam-defisit-rp6-triliun [Accessed: 17 Jun 2015]
2. Triyono A, (ed) Santosa UA (2015). Defisit anggaran BPJS Kesehatan capai Rp 11 T. Kontan.co.id. [Online] 17 Jun. Available from: http://nasional.kontan.co.id/news/defisit-anggaran-bpjs-kesehatan-capai-rp-11-t [Accessed: 9 Jul 2015]
3. Kusuma, DR (2015). Klaim Melonjak, Iuran BPJS Diusulkan Naik 43% Jadi Rp 27.500/Bulan. Detik.com [Online]. 17 Feb. Available from: http://finance.detik.com/read/2015/02/17/130544/2835393/5/klaim-melonjak-iuran-bpjs-diusulkan-naik-43-jadi-rp-27500-bulan [Accessed: 8 May 2015]
4. Jatmiko BP. (2015). BPJS Kesehatan Minta Iuran Naik Jadi Rp 40.000. Kompas.com [Online] 5 Jun. Available from: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/110520826/BPJS.Kesehatan.Minta.Iuran.Naik.jadi.Rp.40.000 [Accessed: 11 June 2015]
5. Triyono A, (ed) Santosa UA (2015). Defisit anggaran BPJS Kesehatan capai Rp 11 T. Loc. Cit.
6. MenkoKesra. (2014) Peserta Mandiri Banyak Menunggak Premi BPJS Kesehatan. [Online] 25 Aug. Available from: http://www.menkokesra.go.id/artikel/peserta-mandiri-banyak-menunggak-premi-bpjs-kesehatan [Accessed: 1 Sep 2014]
7. Kusuma, DR (2015). Klaim Melonjak, Iuran BPJS Diusulkan Naik 43% Jadi Rp 27.500/Bulan. Loc. Cit.
8. Noviani A (2015). Klaim Membengkak, Neraca Keuangan BPJS Terancam Defisit Rp6 Triliun. Bisnis.com [Online] 4 Jun. Available from: http://finansial.bisnis.com/read/20150604/215/440302/klaim-membengkak-neraca-keuangan-bpjs-terancam-defisit-rp6-triliun [Accessed: 17 Jun 2015]
9. Pauly MV (1968). The Economics of Moral Hazard: Comment in The American Economic Review, Vol. 58, No. 3, Part 1, pp. 531-537. American Economic Association. [Online] Available from: http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/eco02072/pauly-1968.pdf [Accessed: 22 Jul 2015]
10. Donabedian A (1976). Benefits in Medical Care Programs. Harvard University Press. [Online]. Cambridge, Massachusetts. Jan 1976. P.46. Available from: https://books.google.co.id/books?id=n92ODDKjr08C&pg=PA46&lpg=PA46&dq=the+use+of+phrase+moral+hazard+in+health+care+insurance&source=bl&ots=MDeneOpzcE&sig=t-3Nz6u10YlOSDszH3u7dG_vG8c&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20use%20of%20phrase%20moral%20hazard%20in%20health%20care%20insurance&f=false [Acessed: 22 Jul 2015]
11. Anderson G (2010). Chronic Care: Making the Case for Ongoing Care. Robert Wood Johnson Foundation [Online], Feb 2010 p:8. Available from: www.rwjf.org/pr/product.jsp?id=50968. [Accessed: 27 Jul 2013]
12. Yoon, SS et. al. (2012). Hypertension Among Adults in the United States, 2009–2010. NCHS Data Brief. [Online] No.107 Oct. Available from: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db107.pdf [Accessed: 25 May 2015]
13. Freid, VM; Bernstein, AB and Bush, MA (2012). Multiple Chronic Conditions Among Adults Aged 45 and Over: Trends Over the Past 10 Years. National Center for Health Statistics Brief. [Online] No.100 July. Available from: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db100.pdf [Accessed: 21 May 2015]
14. Anderson G (2010). Chronic Care: Making the Case for Ongoing Care. Log.Cit. p:16
15. Rais S et. al. (2013). High-Cost Users of Ontario's Healthcare Services. HealthCare Policy. [Online] Aug; 9(1): 44–51. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3999548/ [Accessed: 22 May 2015]
16. Sekretariat Kabinet (2015). Menkes: 30 Persen Dana BPJS Kesehatan Terserap Untuk Penyakit Berat. [Online]. 27 Feb. Available from: http://setkab.go.id/menkes-30-persen-dana-bpjs-kesehatan-terserap-untuk-penyakit-berat/ [Accessed: 22 Apr 2015]
17. Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. (2014). Kebanyakan Peserta Jkn Mandiri Miliki Penyakit Katastropik. [Online] 11 Dec. http://www.depkes.go.id/article/view/14122200001/kebanyakan-peserta-jkn-mandiri-miliki-penyakit-katastropik.html [Accessed: 21 Jul 2015]
18. Xu K et. al. (2007). Protecting Households From Catastrophic Health Spending. HealthAffairs.org [Online]. 26(4):972-983. Available from: http://content.healthaffairs.org/content/26/4/972.full.html [Accessed: 10 May 2015]
19. Anderson G (2010). Chronic Care: Making the Case for Ongoing Care. Log.Cit. p:34
20. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan.
21. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.
22. Budiyanto EW (2014). Menkes: Sistem Kesehatan Harus Ditata. SuaraMerdeka.com. [Online] 5 Feb. Available from: http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/05/189868 [ Accessed: 24 Feb 2014]
23. Handayani I and Rossiana G (2015). Akhir Tahun, Peserta BPJS Kesehatan Jadi 168 Juta. BeritaSatu.com [Online] 1 Mar. Available from: http://www.beritasatu.com/kesehatan/253202-akhir-tahun-peserta-bpjs-kesehatan-jadi-168-juta.html [Accesses: 6 May 2015]
24. Triyono A, (ed) Santosa UA (2015). Defisit anggaran BPJS Kesehatan capai Rp 11 T. Loc. Cit.
25. Noviani A (2015). Klaim Membengkak, Neraca Keuangan BPJS Terancam Defisit Rp6 Triliun. Loc. Cit.
26. Jatmiko, BP. (2015). BPJS Kesehatan Minta Iuran Naik Jadi Rp 40.000. Loc. Cit.
27. Arifenie FN and Mahadi T. (2015). Tekor, iuran BPJS Kesehatan akan naik. Kontan.co.id. [Online] 23 Jun. Available from: http://keuangan.kontan.co.id/news/tekor-iuran-bpjs-kesehatan-akan-naik [Accessed: 9 Jul 2015]
