Awan gelap menyelimuti Indonesia, setelah berjuang sekitar enam bulan melawan Corona tak juga paripurna. Banyak harapan masyarakat digantungkan pada pemerintah, namun kenyataannya itu semakin menjauh.
Bahkan UGM (Universitas Gadjah Mada) dan ITB (Institut Teknologi Bandung), dua institusi ternama di negeri seribu pulau ini yang memprediksi pandemi akan berakhir bulan Juli meleset jauh. Pemerintah terkesan ambigu dalam penanganan Covid-19 antara menyelamatkan nyawa atau menghidupkan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal dua tahun 2020 jebol di angka minus 5.32% setelah dapat bertahan pertumbuhan positif pada kuartal pertama. Kemungkinan pada kuartal ke tiga masih di angka minus, dengan demikian negeri dengan populasi dua ratus enam puluh juta jiwa ini masuk ke jurang resesi.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi mulai dari pengurangan pajak sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum menunjukan hasil. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang cukup baik tidak maksimal di respon masyarakat.
Sempat menimbulkan harapan ketika masyarakat mempunyai budaya baru hidup sehat dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Namun lagi-lagi belum mampu menekan angka penyebaran virus dari Wuhan-China itu.
Demo di Tengah Pandemi
Di tengah-tengah keprihatinan bumi pertiwi menghadapi Covid-19 masih ada beberapa aktivis  yang tergabung KAMI (Komite Aliansi Masyarakat Indonesia) melakukan deklarasi dengan mengumpulkan masa dan tidak mengindahkan protokol kesehatan.
Apakah tidak dapat bersabar untuk melakukan aksi setelah pandemi berakhir. Atau kalaupun sudah tidak tahan lagi aspirasi dapat di sampaikan dengan cara elegan dan tidak membuat gaduh.
Pilkada dan PSBB DKI Jakarta
Dalam ketidak pastian pandemi akan berakhir Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Yang akan berpotensi timbulnya cluster baru Covid-19. Baik saat kampanye maupun saat pelaksanaan pemilihan. Tentu Pilkada juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara anggaran pemerintah sedang di fokuskan untuk penanganan Covid-19. Lebih baik hajatan demokrasi ini ditunda.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan PSBB pada 14 September 2020 menjadi sinyal tidak berhasilnya penerapan New Normal secara nasional. PSBB dijalankan kembali dengan pertimbangan jumlah penderita yang meningkat dan terbatasnya jumlah kamar rumah sakit rujukan Covid-19.
