Pemberitaan politik akhir-akhir ini diramaikan oleh pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Walikota Solo. Menjadi gegap gempita karena ia masih muda dan anak seorang presiden, penguasa nomor wahid di negeri ini.
Dan apabila menoleh ke belakang presiden Joko Widodo pernah berujar bahwa anak-anaknya tidak tertarik terjun ke dunia politik. Kedua anak laki-lakinya Gibran dan Kaesang tengah asyik dengan bisnisnya jualan martabak dan pisang goreng.
Gegara hasil survei elektabilitas calon Wali Kota Solo yang diadakan Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta dan dipublikasikan pada 25 Juli 2019 yang menempatkan Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dan Gibran bersaing ketat di posisi teratas. Membuat Gibran tersentuh syahwat politiknya dan berencana meninggalkan bisnisnya dan turut meramaikan gelaran Pilkada Solo tahun 2020 ini.
Sebelumnya 18 September 2019 Gibran bertemu dengan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang)- PDIP notabene Walikota Solo FX. Hadi Rudyatmo, namun internal partai sudah terlanjur menetapkan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai calon yang diusung DPC-PDIP.
Kala itu Rudy panggilan FX. Hadi Rudyatmo menyarankan Gibran untuk aktif di partai terlebih dahulu sambil mencari pengalaman, sebelum mencalonkan diri menjadi pemimpin AD-1.
Namun dengan memanfaatkan tiket istimewa sebagai anak presiden, Gibran memberanikan diri mengadu nasib ke Jakarta untuk bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Maka setelah proses panjang keluarlah rekomendasi dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat)-PDIP yang memutuskan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai calon resmi Pilkada Solo (17/07/2020), sekaligus menganulir pencalonan Acmad Purnomo.
Joko Widodo sempat cawe-cawe dengan memanggil Acmad Purnomo ke istana, konon ia ditawari jabatan baru sebagai penebus lara, tetapi Purnomo menolak, dan hanya meminta untuk dibantu membangun Masjid di Solo.
Berlindung Pada Prosedur
Sebenarnya pasangan Acmad Purnomo dan Teguh Prakosa, cukup layak menjadi pemimpin Kota Solo dengan julukan Spirit of Java itu, mengingat sarat dengan pengalaman.
Purnomo sebagai wakil wali kota dua periode dan Teguh anggota DPRD selama tiga periode dan terakhir menjabat ketua DPRD Solo. Sayang pengalaman, popularitas dan kemampuan yang ada tidak cukup kuat untuk membuka mata hati sang pemilik partai banteng moncong putih tersebut.Â
Bukankah akan lebih elok menyandingkan Purnomo-Gibran, sembari ia belajar dengan senior-nya selama lima tahun.
Dan baru mencalonkan sebagai orang nomor satu di Solo pada 2030 mendatang? Toh usia masih muda.
Sebenarnya pencalonan anak pejabat bukan masalah boleh atau tidak boleh secara hukum atau aturan, tetapi masalah kepatutan, kepantasan, etika, nilai dan moral berpolitik. Jangan sampai berlindung pada prosedural tetapi mematikan calon lain yang lebih layak.
Jokowi mempunyai peran besar dalam memuluskan sang Putra Mahkota Gibran untuk meraih kekuasaan di Solo, sepertinya hendak memberi sinyal jangan sampai jabatan itu jatuh ke tangan orang lain. Â
Dan kelak secara moral ia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan Gibran kepada masyarakat, mampukah ia membawa Kota Solo menjadi lebih maju?.
Apabila mencermati dinasti politik yang marak saat ini, maka kita dapat memperhatikan dampak negatifnya adalah :
1. Pengkaderan parpol tidak akan berjalan baik, karena partai berpikir praktis untuk memenangkan pilkada bukan mencari kandidat yang mempunyai pengalaman dan kemampuan. Ia akan mencalonkan darah biru pejabat yang sudah dikenal oleh masyarakat dan kuat dari segi finansial.
2. Calon bukan diukur dari merit system berdasarkan  kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Namun berdasarkan ketenaran keluarga dan kekuasaan orangtua.
Politikus potensial diluar dinasti yang telah memeras keringat dari bawah akan menjadi patah arang dan sulit untuk menempati posisi puncak. Ibarat seorang prajurit yang tertutup menjadi jenderal.
3. Ketika sudah menjabat dan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman akan ditutupi oleh partai yang mengusungnya, sehingga akan mudah terjadi kompromi-kompromi untuk melanggengkan jabatannya. Voting di parlemen menjadi kartu as yang akan dimainkan demi menyetujui sesuatu yang belum tentu untuk kepentingan rakyat.
4. Rawan terjadinya KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) sejak dari proses pencalonan, pemenangan sampai menjabat. Karena akan diwarnai deal-deal politik antar partai pendukung calon, dan berlaku prinsip dalam politik, tidak ada makan siang gratis.
5. Para pembantu dan orang-orang yang ada di sekitar cenderung sungkan dan dapat menimbulkan ABS (Asal Bapak Senang), karena mereka akan melihat sosok nama besar orang tuanya.
Dinasti kerajaan akan menunjuk anaknya untuk meneruskan kekuasaannya, sementara dinasti politik akan menyiapkan anaknya dengan dibalut peraturan partai dan melakukan lobi dengan partai lain untuk mengusungnya. Mengandalkan kepopuleran orang tuanya dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya, untuk mendulang suara pemilih.
Rujukan :
- https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428
- https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/12/kronologi-gibran-rakabuming-akhirnya-bisa-mendaftar-sebagai-balon-wali-kota-solo-via-pdip-jateng?page=2
