Dia seorang polisi yang jujur dan bersih dari korupsi. Terbukti, memasuki masa pensiun, ia tidak punya simpanan apa pun. Untunglah para kerabatnya menghadiahinya rumah dan mobil, tanpa diminta. Saat memasuki pensiun itu, ia pun ditawari menjadi duta besar di Belgia, namun ditolak karena merasa tidak cocok, dan lebih suka tinggal di negeri sendiri.
Lalu, ia pun menghabiskan hari-harinya dengan melukis dan bermain musik. Dia memang menyukai musik irama Lautan Teduh sejak muda. Maka setelah pensiun dia bersama istri dan rekan- rekannya mendirikan grup musik The Hawaiian Senior, 1975. Mereka sering tampil di layar TVRI dalam acara Gema Irama Lautan Teduh. Acara itu kemudian dilarang pemerintah sebab dianggap bukan musik Indonesia.
Namun banyak orang beranggapan alasan sesungguhnya pelarangan itu adalah karena sejak Juni 1978, Hoegeng bergabung dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB) yang didirikan atas inisiatif AH Nasution dan Proklamator Mohammad Hatta sebagai penasihat. LKB itu bertujuan melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan secara konstitusional.
Ia pun terpaksa meninggalkan hobi menyanyi itu. Kemudian sejak Mei 1980, ia bergabung dalam kelompok lima puluh warga negara RI, antara lain Mohammad Natsir, AH Nasution, Syafruddin Prawiranegara, H Ali Sadikin, Burhanuddin Harahap, SK Trimurti, Manai Sophian, Ny D Wallandouw, yang menandatangani "Pernyataan Keprihatinan" terhadap cara penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan Soeharto, yang kemudian populer disebut "Petisi 50".
Mantan Menteri Iuran Negara (1966-1967), itu tak hanya ikut menandatangani, tetapi terlibat aktif dalam Kelompok Kerja Petisi 50, yaitu suatu lembaga kajian tentang masalah kehidupan bangsa dan negara yang didirikan Yayasan LKB. Dia rajin menghadiri pertemuan mingguan yang berlangsung di kediaman Ali Sadikin, di Jalan Borobudur 2, Jakarta Pusat.
Orang yang sangat disiplin soal waktu ini lulus HIS di Pekalongan 1934, MULO di Pekalongan 1937, dan AMS (setingkat SMA) Yogyakarta 1940. Dia sempat kuliah di RHS (Recht Hoge School - Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia (Jakarta) 1942, namun tidak sempat selesai karena Jepang mnyerbu Hindia Belanda dan memaksanya pulang ke Pekalongan.
Di kota kelahirannya itu ia mengecap pendidikan polisi Leeterling Hoofdagent Van Politie (Pendidikan Ajun Inspektur Polisi) tahun1943. Kemudian mengikuti pendidikan Koto Keitsatsu Gakko (Sekolah Tinggi Polisi) di Sukabumi (1944), Provost Marshall General School, AS (1950), PTIK (1952) dan Pendidikan Brimob, Porong (1959).
Dia memulai karier sebagai agen polisi. Kemudian ia menjabat Kapolsek Jomblang, Semarang (1945), Kepala DPKN, Surabaya (1952-1955), dan Kepala Reskrim Sumatera Utara, Medan (1955-1959).
Lalu sempat menjabat Kepala Jawatan Imigrasi (1960-1965). Kemudian, diangkat Presiden Soekarno menjabat Menteri Iuran Negara (1966-1967) dalam kabinet yang disebut Kabinet Seratus Menteri. Kemudian diangkat sebagai Deputi Operasi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) tahun1967-1968. Dalam buku "Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan", karya Abrar Yusra dan Ramadhan KH, terbitan Pustaka Sinar Harapan 1993, disebutkan, pengangkatan menteri itu adalah atas usulan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Pada 1 Mei 1968, pangkatnya naik sebagai Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi atau bintang tiga, dan dua minggu berikutnya (15 Mei 1968) dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Kepolisian RI (jabatan Kapolri saat ini) dengan Inspektur Upacara Jenderal Soeharto.Dia menjabat Kapolri tahun 1968-1971.
Ada kisah menarik ketika Presiden Soekarno mengkaryakannya menjadi Kepala Jawatan Imigrasi (Direktur Jenderal Imigrasi). Sehari sebelum pelantikan, ia meminta isterinya, Merry (Marie Roselina), untuk menutup toko kembang isterinya itu di Jalan Cikini. Alasannya, karena ia akan dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi.
