Junjung Tinggi Nilai-nilai Pancasila

 Analisis Penerapan Pancasila pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

 

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) di Indonesia merupakan periode di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat dan berorientasi pada kepemimpinan tunggal. Namun, penerapan Pancasila pada masa ini menjadi kontroversial karena beberapa kebijakan Soekarno dianggap menyimpang dari nilai-nilai luhurnya.

 

Contoh Penyimpangan:

 

- Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis): Soekarno mengusung konsep Nasakom sebagai dasar politik nasional. Meskipun bertujuan untuk menyatukan kekuatan nasional, namun konsep ini dianggap mengabaikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.  

- Pembubaran DPR: Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1959 dan menggantinya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Kedaulatan Rakyat dan Permusyawaratan/Perwakilan dalam Pancasila.  

- Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Soekarno menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak blok komunis. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila, karena tidak mempertimbangkan kepentingan dan keadilan bagi semua bangsa.  

 

Apakah Kebijakan Soekarno Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila?