Gonjang-gonjing masalah hukum di Indonesia, terutama KPK vs Polri menjadi perhatian masyarakat, masyarakat berbagai keahlian. Seolah-olah perkara hukum itu perkara mudah dicerna sehingga semua golongan masyarakat, seperti scientist, engineers, lawyer, economist, artist, dll tak henti-hentinya mengkritisi terutama masalah hukumannya. Masyarakat membicarakannya di kantin, kedai kopi, parkiran, di mana saja. Seolah-olah pejabat berwenang tidak becus melaksanakan tugasnya. Pertanyaannya, apa betul penegak hukum itu kurang berkualitas? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu membutuhkan penelitian lebih lanjut.
Selaku orang yang pernah tinggal di negeri Ginseng, di mana penegakan hukum yang lebih baik, artinya masyarakatnya tidak terlampau peduli terhadap penegakan hukumnya, boleh dikata masyarakat sangat percaya dengan petugas-petugas mereka. Oleh karena itu sangat perlu melihat bagaimana mereka mempersiapkan petugas-petugas hukum mereka?
Kebetulan seorang teman merupakan seorang jaksa di Korea. Â Saya memperhatikan bagaimana dia mempersiapkan diri menjadi seorang jaksa. Beliau itu seorang alumni kedokteran hewan (S1), katanya, untuk menjadi seorang Jaksa atau Hakim boleh berlatar belakang berbagai displin ilmu, bukan harus sarjana hukum. Sebelum menjadi mahasiswa, seorang calon jaksa atau hakim mesti lulus tes matrikulasi, tak jadi soal berkali-kali ikut tes. Untuk lulus mesti memenuhi standar nilai yang ditentukan. Teman ini sendiri lulus setelah tiga kali ikut tes.
Sekolah calon jaksa atau calon hakim paling tidak selama tiga tahun, namun pada umumnya selama empat tahun. Setelah lulus masih menjadi panitera selama setahun sebelum beracara. Untuk bisa mulai beracara di pengadilan, ilmunya sudah setara dengan pendidikan dokor (S3). Kasus yang ditangani pun pada umumnya sesuai dengan pendidikan S1-nya. Â Lima tahun saya di sana, tidak pernah saya mendengar kegaduhan hukum seperti yang kita alami di Indonesia. Mungkin perlu ditiru tata cara perekrutan Jaksa dan Hakim seperti yang dilakukan oleh Korea itu.
