Mengupayakan Pelayanan Publik yang Baik dengan SAKIP

Semarang-KPLNews- Bertempat di Hotel Grand Arkenso Semarang, pemerintah kabupaten batang  melaksakana paparan terkait sistem pelayanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di hadapan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negra Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Selasa 30/07/19.

Dalam kesempatan tersebut H.Wihaji,S.Ag.,M.Pd (Bupati Kabupaten Batang) mewakili pemkab batang menyampaikan pemaparanya secara langsung, dengan di damping tim dari pemkab batang serta kepala organisasi perangkata daerah (OPD) terkait.

Perwakilan dari MENPANRB Laode Muhamad Rahadian Rere, Ak ,mengapresiasi Bupati, atas pemaparan Penyelanggaraan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Batangkab Batang 2018, Paparannya bagus yang disampaikan Bupati Batang Wihaji, namun demikian saya minta copy nya, untuk penilaian lebih lanjut, Ia juga mengatakan dalam penilaian SAKIP harus melalui tim Panel, dimana data - data tersebut diuji oleh tim - tim penguji yang mengharuskan data yang disampaikan sesuai dengan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, kami akan turun langsung ke Pemkab Batang untuk mencari sempel atau contoh ke beberapa OPD, karena evaluasi kinerja terus bergulir tidak hanya di tahun 2018 saja tapi juga beberapa tahun kebelakang sesui prosedur standar penilaian kami," jelasnya.

Susana Pemaparan SAKIP oleh Bupati beserta tim dari Pemkab Batang | dokpri

Bupati Wihaji dalam paparanya menjelaskan bahwa Perubahan tata kelola Pemerintahan di pengaruhi oleh 45 persen dari Pimpinan, 35 sistem, 20 persen dari komitemen lain. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari komitmen kita agar kedepan lebih baik dalam segi pelayanan terhadap masyarakat.

"Harus ada perubahan tata pemerintahan daerah yang harus mengacu pada efektif, efisien dan sederhana. Pemkab Batang terus berusaha mengefektifkan segala layanan dan program yang terukur agar sasaran dan indikatornya jelas," katanya

Wihaji juga menyampaikan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

"Untuk penyelarasan strategis dari visi diterjemahkan visi yang kita ringkas menjadai empat prioritas, dengan indikator sasaran tujuan prioritasnya dimasing - masing OPD," kata Wihaji

Bupati juga menjelaskan juga bahwa potensi efisiensi perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang sebelumnya ada 171 program 724 kegiatan dengan nilai anggaranya Rp 764. 849. 021. 213 setelah ada reviu menjadai 102 program, 485 kegiatan dari hasil evaluasi ada 69 program, 239 kegiatan anggatan yang bisa diefisiensi Rp 75. 699.716.343.

"Dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2018 mengalami kenikan 5,72 persen dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5.55 perssen," jelasnya

Indek Pembangunan Manusia ( IPM ) setiap tahunya mengalami peningkatan ditahun 2018 mencapai 67.86 dari tahun 2017  IPM nya 67.35. Dengan rata - rata  lama sekolah 6.62 tahun. Usia harapan hidup 74 tahun. Pengeluaran perkapita 9.203 juta pertahun. Rata - rata lama sekolah 11.88 pertahun.

"Angkatan kerja tahun 2018 sebanyak 406.670 orang dengan presentasi  tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2014 mencapai 71. 67 persen tahun 2015 mencapai 67.62 persen, 2017 mencapai 67.70 persen dan 2018 mencapai 70.05 prrsen.

Dengan indek kemiskinan tahun 2018 mencapai Rp 256.549 perkapita perbulan dengan jumlah 66.080 orang atau 8.69 persen adapun tahun 2017 mencapai Rp 249.920 dengan jumlah 81.500 orang atau 10.80 persen.

"Dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki ruas jalan Kabupaten sepanjang 552,42 km dengan kondisi baik 303.82 km. Untuk  daerah irigasi 20. 329. 89 hektar yang 10.008.41 ha dalam kondisi baik"paparnya.

Pembangunan sistem kinerja terintegrasi dan berkelanjutan Pemkab Batang menjadi salah satu model penerapan sistem informasi terintegrasi, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta dalam  upaya peningkatan good goverment.

"Batang Resaouces integration and Collaboration System ( BRICS) telah di reviu oleh  Komisi Pemeberantas Korupsi ( KPK )  dan direplikasi oleh 14 Kabupaten di Indoensia,"pungkas  Wihaji

Adapaun penilaian SAKIP Pemkab Batang di tahun 2017 nilainya baru mencapai nilai B atau 62,64, Yang diharapakan dalam penilaian tahun 2018 menargetkan nilai angka 70-80 atau BB sangat baik yakni Pemerintahan yang akuntabel, berkinerja baik dan handal.