Hari itu, Rabu (25/10/2023), pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Setelah pendaftaran itu, setidaknya resmi sudah 3 pasangan calon siap berlomba di kontestasi Pemilu 2024.
Akan tetapi jika kita mundur beberapa hari belakangan, paling tidak ketika Gibran Rakabuming Raka jadi bakal calon wakil presiden memunculkan polemik politik.
Bagaimana publik menilainya? Apa yang diharapkan dari pencalonan Gibran ini?
Berikut ini kami coba rangkum beberapa pandangan Kompasianer terkait topik berikut!
1. Menebak Arah Politik Gibran sebagai Cawapres Prabowo
Ketika nama Gibran Rakabuming Raka diumumkan, ternyata itu membuat Kompasianer Indra Mahardika ada pada posisi abu-abu alias terkejut dan tidak terkejut.
"Terkejut karena ada beberapa nama yang sempat mengemuka sebagai bakal cawapres Prabowo seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir hingga Khofifah Indar Parawansa," tulisnya.
Namun, apakah pencalonan ini akan memecah dukungan kepada PDI Perjuangan?
Perebutan suara Jawa Tengah kian menarik pada Pilpres 2024 apakah akan menjadi penguat bagi Ganjar ataupun sebaliknya. (Baca selengkapnya)
2. Menyoal Politik Dinasti di Indonesia
Pencalonan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan polemik politik dinasti.
Kompasianer Muhammad Andi Firmansyah sendiri cenderung pesimis melihat polemik tersebut.
Pasalnya, konstitusi memang tidak melarangnya, tapi politik dinasti terkesan sangat mengganggu secara etika dan tampak mencerminkan nepotisme.
Keluarga dinasti, lanjutnya, akan lebih mudah untuk memenangkan pemilu daripada talenta baru, karena di dalam dinasti terdapat mesin politik yang tangguh. (Baca selengkapnya)
3. Anak Muda dan Politik
Pemuda dan usia muda, menurut Kompasianer Rendra Prasetya, merupakan issue yang selalu hadir setiap tahun dam menjadi bahasan sengit dan kontroversi.
Karena kita tidak bisa menafikan, bahwa akses dan kesempatan anak muda di dunia Politik belum begitu terasa besar, karena memang awarness anak muda terhadap politik semakin tergerus.
Akan tetapi, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres membuatnya membuka peluang bagi anak muda untuk ikut kontestasi.
"Sekali lagi keberpihakan pada anak muda di negara Indonesia sudah harus dijadikan kebijakan utama dan dibuat peraturan dan perangkat hukum yang jelas," tulisnya. (Baca selengkapnya)
4. Urgensi Politik Kebhinekaan di Tengah Kontestasi yang Makin Kompetitif
Dalam kerangka persaingan yang bakal semakin kompetitif, tulis Kompasianer Agus Sutisna, pengalaman Pemilu 2019 penting menjadi perhatian semua elemen bangsa.
"Secara sederhana istilah Politik Kebinekaan dapat dimaknai sebagai cara berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kompleks aktifitas kepolitikan yang menjadikan realitas keragaman bangsa," lanjutnya.
Maksudnya, pihak yang berkompetisi dan para pendukungnya di berbagai lapis menyadari bahwa keragaman merupakan realitas sosio-kultural bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, harapan Kompasianer Agus Sutisna sungguh besar pada Pemilu 2024: berdampingan, saling menghargai, membangun kohesivitas dan harmoni, serta bekerjasama. (Baca selengkapnya)
