Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kembali mengkritik pemerintah. Melalui sebuah ceramah di Bandung, Minggu (18/3/2018), Amien mengatakan program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan pengibulan. Pasalnya, menurut Amien 74 persen tanah di Indonesia hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduk.
Selang hari di Jakarta (19/3/2018), dalam sebuah kesempatan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengimbau kepada orang yang tak ia sebut namanya, untuk tidak asal kritik. Kata-kata tersebut disinyalir ditujukan kepada Amien Rais.
"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok," ujar Luhut.
Atas perseteruan itu, Kompasianer menanggapi dengan beragam mulai dari mencermati, mengkritik, hingga mempertanyakan pernyataan Amien.
Kompasianer Afifuddin Lubis, misalnya, menilai pernyataan mantan Ketua MPR itu kurang tepat. Sebabnya bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat merupakan perbuatan baik karena penerima sertifikat menjadi punya legalitas atau landasan hukum atas tanahnya.
"Andainya data yang dikemukakan pendiri PAN ini mengandung kebenaran tentu muncul pertanyaan berikutnya. Apakah penguasaan kelompok tertentu terhadap tanah tersebut semuanya terjadi dalam tiga setengah tahun ini atau dengan kata lain semasa Jokowi memerintah atau sudah lama terjadi," tulis Afifuddin lewat artikelnya berjudul Mengkritisi Ucapan Amien Rais yang Sebut Jokowi Kibuli Rakyat.
Lain lagi dengan Kompasianer Yeremias Jena. Dia menilai, pernyataan Amien bisa saja menjurus ke arah fitnah atau kabar bohong kalau saja tidak didukung rujukan pada kajian dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi, setelah membaca ocehan Amien Rais ini, orang bisa saja bertanya, "'Apa bedanya perkataan sang guru besar ini dengan hoax?'," tulisnya. "Satu-satunya cara untuk membuktikan pernyataan ini sebagai benar adalah menunjukkan data pendukungnya. Keliru jika orang sekaliber Amien Rais hanya ingin melempar isu dan membiarkan publik membuktikannya sendiri." Yeremias juga menilai kritik Amien dapat berdampak pada kredibilitas seorang yang pernah mengklaim Bapak Reformasi itu.
Sebenarnya, kritik Amien yang dialamatkan kepada Jokowi terkait pada bidang agraria, dan seperti diketahui pendistribusian lahan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat adalah amanat dari UU Pokok Agraria.
Artinya, sulit mengatakan kalau Amien tidak mengetahui landasan hukum dari bagi-bagi sertifikat itu. Belum lagi program Jokowi itu banyak mendapat porsi pemberitaan, baik media arus utama atau sosial. Dan jangan lupa, Amien bukanlah orang baru di gelanggang politik.
Kompasianer Yon Bayu mengulas dari sisi lain. Dia menjabarkan apa yang belum dilihat banyak orang. Lewat tulisan berjudul Memaknai Pengibulan yang Ditudingkan Amien Rais kepada Jokowi, Yon mempertanyakan apakah sertifikat program Jokowi sudah mewakili seluruh lahan di Indonesia atau hanya di daerah-daerah tertentu saja.
"Berapa luas lahan yang diikutsertakan dalam program tersebut? Jangan-jangan hanya di daerah-daerah tertentu. Dari target 7 juta sertifikat lahan tahun 2018 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2023 mendatang, apakah sudah cukup representatif dalam artian apakah sudah 100 persen atau hanya berapa persen dari total lahan warga yang harus disertifikat? Sebab  menurut  Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, per akhir 2016 lalu, masih ada sekitar 56 persen lahan yang belum bersertifikat," tulis Yon dalam artikelnya berjudul Memaknai Pengibulan yang Ditudingkan Amien Rais kepada Jokowi.
"Jika mendasarkan pada hal tersebut di atas, sepertinya Amien Rais mencurigai proyek sertifikasi lahan hanya pencitraan, hanya- menurut istilah Fadli Zon, seremoni. Dengan kata lain, jumlah yang disertifikat tidak sebanding dengan kebutuhan," sambungnya.
Pengibulan ala Amien barangkali sedikit terbantahkan bila melihat kisah Kompasianer Wahyu Permana, warga Tangerang Selatan sekaligus penerima sertifikat dari program Jokowi.
Dia merasa sangat terbantu dengan adanya program itu. Pasalnya selama ini dia harus mengeluarkan biaya belasan juta rupiah untuk mengurus sertifikat. Itu pun tak sebanding dengan apa yang didapat.
"Saya tidak mendapatkan informasi yang jelas dan pasti berapa lama proses pengurusannya. Namun, melalui Program yang dicanangkan Presiden Jokowi ini, alhamdulillah kini tanah saya sudah memiliki sertifikat dan paling penting adalah gratis," tulis Wahyu.
"Saya pun ikut menyaksikan sendiri acara penyerahan sertifikat tanah gratis kepada ribuan orang di wilayah saya dan diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi. Tanpa komitmen dan kepedulian yang kuat untuk rakyat, saya yakin program ini tidak akan terlaksana dengan baik," tambahnya.
Kritik Amien Rais terhadap Jokowi memang menjadi bukti sahih bahwa dirinya tak pernah sejalan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Setidaknya begitu yang diulas Haendy Busman dengan artikelnya berjudul Pak Amien Rais Emang Oposisi Kelas Berat.
Haendy menuliskan, sejak 2012 lalu Amien sudah mengkritik Jokowi dengan mengatakan bahwa angka penduduk miskin Solo tidak turun disaat Jokowi menjadi walikota, Amien Rais juga menyangsikan predikat walikota terbaik dunia yang diberikan kepada Jokowi. Demikian pada pemilihan Presiden 2014.
"Sang bapak refoemasi tersebut memilih bersebrangan kembali dengan berada di kubu Prabowo-Hatta. Hasilnya tak seperti yang dinginkan bapak reformasi, Jokowo bersma Jusuf Kalla memenangi pemilihan presiden 2014. Amien Rais dan Prabowo membuka kelompok baru oposisi pemerintah yakni Koalisi Merah Putih," tulis Haendy.
(ibs)
