Mohon tunggu...
Kompasiana News
Kompasiana News Mohon Tunggu... Editor - Akun ini merupakan resmi milik Kompasiana: Kompasiana News

Akun ini merupakan resmi milik Kompasiana. Kompasiana News digunakan untuk mempublikasikan artikel-artikel hasil kurasi, rilis resmi, serta laporan warga melalui fitur K-Report (flash news).

Selanjutnya

Tutup

Inovasi Pilihan

Tentang Perseteruan Amien-Luhut

26 Maret 2018   06:25 Diperbarui: 26 Maret 2018   08:17 783
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber gambar: Kolase Tribun Jabar/Tribunnews

"Berapa luas lahan yang diikutsertakan dalam program tersebut? Jangan-jangan hanya di daerah-daerah tertentu. Dari target 7 juta sertifikat lahan tahun 2018 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2023 mendatang, apakah sudah cukup representatif dalam artian apakah sudah 100 persen atau hanya berapa persen dari total lahan warga yang harus disertifikat? Sebab  menurut  Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, per akhir 2016 lalu, masih ada sekitar 56 persen lahan yang belum bersertifikat," tulis Yon dalam artikelnya berjudul Memaknai Pengibulan yang Ditudingkan Amien Rais kepada Jokowi.

"Jika mendasarkan pada hal tersebut di atas, sepertinya Amien Rais mencurigai proyek sertifikasi lahan hanya pencitraan, hanya- menurut istilah Fadli Zon, seremoni. Dengan kata lain, jumlah yang disertifikat tidak sebanding dengan kebutuhan," sambungnya.

Pengibulan ala Amien barangkali sedikit terbantahkan bila melihat kisah Kompasianer Wahyu Permana, warga Tangerang Selatan sekaligus penerima sertifikat dari program Jokowi.

Dia merasa sangat terbantu dengan adanya program itu. Pasalnya selama ini dia harus mengeluarkan biaya belasan juta rupiah untuk mengurus sertifikat. Itu pun tak sebanding dengan apa yang didapat.

"Saya tidak mendapatkan informasi yang jelas dan pasti berapa lama proses pengurusannya. Namun, melalui Program yang dicanangkan Presiden Jokowi ini, alhamdulillah kini tanah saya sudah memiliki sertifikat dan paling penting adalah gratis," tulis Wahyu.

"Saya pun ikut menyaksikan sendiri acara penyerahan sertifikat tanah gratis kepada ribuan orang di wilayah saya dan diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi. Tanpa komitmen dan kepedulian yang kuat untuk rakyat, saya yakin program ini tidak akan terlaksana dengan baik," tambahnya.

Kritik Amien Rais terhadap Jokowi memang menjadi bukti sahih bahwa dirinya tak pernah sejalan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Setidaknya begitu yang diulas Haendy Busman dengan artikelnya berjudul Pak Amien Rais Emang Oposisi Kelas Berat.

Haendy menuliskan, sejak 2012 lalu Amien sudah mengkritik Jokowi dengan mengatakan bahwa angka penduduk miskin Solo tidak turun disaat Jokowi menjadi walikota, Amien Rais juga menyangsikan predikat walikota terbaik dunia yang diberikan kepada Jokowi. Demikian pada pemilihan Presiden 2014.

"Sang bapak refoemasi tersebut memilih bersebrangan kembali dengan berada di kubu Prabowo-Hatta. Hasilnya tak seperti yang dinginkan bapak reformasi, Jokowo bersma Jusuf Kalla memenangi pemilihan presiden 2014. Amien Rais dan Prabowo membuka kelompok baru oposisi pemerintah yakni Koalisi Merah Putih," tulis Haendy.

(ibs)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun