(3) Kependudukan (Jumlah Penduduk Miskin dan IPM)
Opini BPK tidak menyajikan terkait Kinerja Program/Kegiatan yang kemudian dapat dinilai dari aspek 3E (Ekonomis: penggunaan input tidak boros, Efisien: kesesuaian pelaksanaan dengan anggaran dan Efektif: ketercapaian target)
WTP : WAJAR TANPA PEMERIKSAAN ?
Namun di atas semua itu tidak dapat dipungkiri bahwa opini BPK tentunya bisa menjadi input/referensi/sumber awal untuk kemudian diolah dan dianalisis dalam rangka menilai kinerja suatu Pemerintah Daerah.
Nah....
Ada sisi lain dari opini ini. Tanpa ada keinginan untuk menuduh apalagi memojokkan lembaga yang berwenang mengeluarkan opini ini, tapi harus diakui ada beberapa peristiwa yang menguatkan bahwa opini pun (ternyata) bisa dibeli. Mari mengambil contoh saat bangsa ini digegerkan oleh tangkap tangan KPK terhadap salah satu auditor BPK.Â
Inilah yang biasa diplesetkan menjadi WTP (Wajar Tanpa Pemeriksaan) bukan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Dua hal di atas yang kemudian perlu kita pahami dan sadari bersama bahwa OPINI hanyalah sekedar "atestasi" yang tidak secara komprehensif menilai kinerja dan OPINI pun bisa dibeli dengan uang.
Jangan tertipu dan terlena dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian karena itu bukanlah suatu prestasi yang patut dibanggakan apalagi dijadikan indikator kesejahteraan suatu daerah.
#mysterium
