ISBN Ternyata Ada Jatahnya per Negara, Jangan Sia-siakan!

Apakah Kompasianer pernah menerbitkan buku? Bagaimana prosesnya? Kriteria apa yang perlu dipenuhi agar bisa mendapatkan ISBN? Kesulitan apa yang Kompasianer hadapi untuk mendapatkan ISBN?

Terlepas dari itu, apakah Kompasianer tahu tentang permasalahan yang kini terjadi di dunia penerbitan: Indonesia mengalami krisis Nomor Buku Standar Internasional (International Standard Book Number/ISBN).

Bahkan ada pula influencer yang "dirujak" gara-gara mau menerbitkan buku tentang kisah cintanya. "Ngabis-abisin ISBN aja," kira-kira begitu kata warganet. Hemm, memangnya apa yang salah sih dari keinginan bikin buku ber-ISBN?

Baca juga: Datang ke Tempat Bersejarah, Cari Apa Sih?

Nah, ternyata setiap negara diberikan kuota untuk mengeluarkan nomor ISBN. Dari jatah 1 juta nomor, Indonesia sudah mengeluarkan 623.000 nomor dalam kurun waktu 5 tahun belakangan. Padahal, biasanya sebuah negara memerlukan waktu 1 dekade bahkan lebih, untuk menghabiskan kuota nomor ISBN.

Tentu saja ini seperti sebuah paradoks: apakah sebanyak itu orang Indonesia yang berminat membuat buku? Kalau ya, mengapa tidak berbanding lurus dengan peningkatan minat baca masyarakat Indonesia?

Usut punya usut, masalah krisis ISBN ini tak semata-mata disebabkan oleh tingginya penerbitan buku yang didukung oleh kian menjamurnya jasa penerbitan mandiri berskala kecil. Ada pula kasus penyalahgunaan jatah ISBN oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Misalnya berubahnya judul dan draft buku setelah permohonan pengajuan nomor ISBN dikabulkan. Oleh karenanya, nomor ISBN harus diajukan ulang dengan nomor baru.

Baca juga: Parkir Liar Dilegalkan, Bakal Blunder Nggak Ya?

Atau ada pula kasus pemberian ISBN yang tidak tepat sasaran lantaran bukunya dicetak dalam jumlah yang sangat sedikit. Hal ini menyebabkan buku tersebut tak seberapa berdampak terhadap masyarakat.

Baca juga: Undang-Undang MK Ingin Direvisi (Lagi)

Kalau begitu, gimana dong solusinya? Sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan ISBN, Perpusnas kini meminta pemohon untuk mengirimkan draft final buku tanpa watermark guna mengantisipasi perubahan draft. Tapi, kritik yang kemudian muncul adalah: memangnya bisa pastikan draft tak ber-watermark itu tidak bocor dan dibajak?

Kompasianer, bagaimana kamu menanggapi persoalan ini? Dalam kondisi krisis ISBN seperti sekarang, buku seperti apa sih yang menurutmu layak untuk diberi ISBN? Strategi pemerintah seperti apa yang perlu diupayakan  ke depannya? Perlukah pengetatan syarat permohonan ISBN? Bagaimana jika hal tersebut lantas menghambat penulis? Silakan tulis pengalaman atau opinimu. Tambahkan label Krisis ISBN (menggunakan spasi) pada tiap konten yang dibuat.