Bila wacana merevisi UU ITE direalisasikan, isi yang bagaimana yang kamu harapkan?
Mulanya, UU ITE hadir untuk mengatur ketertiban dan keamanan transaksi elektronik dan masuk ke dalam ranah perdata. Akan tetapi justru UU ini kerap digunakan untuk urusan pidana.
Baru-baru ini Presiden RI Joko Widodo mengusulkan agar DPR merevisi UU ITE.
"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi.
Nah, Kompasianer, apa saja hal-hal yang perlu ditegaskan dari direvisinya UU ITE ini? Sudahkah UU ITE ini dengan baik dan benar mengatur transaksi elektronik yang justru belakangan kerap menjadi persoalan?
Silakan beri tanggapan maupun opini terkait topik berikut dengan menambahkan label Revisi UU ITE (menggunakan spasi) pada tiap konten yang dibuat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
