5 Catatan Kecil Kompasianer di Akhir Tahun 2016

Walau pada awalnya cibiran selalu menghantui langkah Sri Mulyani, namun lama kelamaan ia bisa menjawab semua tantangan yang diberikan presiden tentang pertumbuhan ekonomi. Sektor pajak juga diharapkan menjadi pilar utama pendapatan dalam negeri, untuk itu pemisahan Dirjen Pajak dari Departemen Keuangan menjadi satu jawaban.

Menarik untuk disimak bagaimana sepak terjang Sri Mulyani dalam menangani masalah perpajakan Indonesia yang belum diselesaikan dengan baik. Salah satunya dengan Dirjen pajak. Karena Jokowi terpilih sebagai Presiden telah tercuat isu pembentukan Badan Penerimaan Negara yang menggabungkan seluruh jenis penerimaan pajak, bea cukai, serta penerimaan non-pajak lainnya dan lembaga tersebut akan langsung bertanggung jawab terhadap Presiden.

5. Catatan Hukum Akhir Tahun

Megapolitan - Kompas.com

Di mata kompasianer Amirudin Mahmud, tahun 2016 merupakan saat di mana pemerintahan Jokowi-JK memfokuskan diri dalam menata hukum di Indonesia. Setidaknya dalam catatan Amirudin terdapat lima fokus utama yang dibenahi yaitu mengenai pelayanan publik, penyelundupan, pelayanan izin tinggal terbatas, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang over kapasitas.

Hasil pembenahan hukum ini bisa kita lihat, pertama dilihat dari KPK. Lembaga anti rusuah ini melakukan 16 kali oprasi tangkap tangan dan menjebloskan 110 tersangka kedalam bui. Pungutan liar menjadi fokus pemerintah selanjutnya, presiden menginstruksikan untuk membuat tim Satuan Tugas Bersama (Saber) Pungli.

Mafia peradilan juga mencuat di tahun 2016, perbuatan oknum penegak hukum yang menggadaikan sebuah kasus terbongkar. Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi terindakasi melakukan jual beli kasus. Dia disebut sebagai promotor perkara Lippo. Semua keberhasilan di bidang hukum tersebut adalah satu pencapaian luar biasa, namun masalah ini menjadi cerminan bahwa masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di negeri ini.

(LUK/yud)